JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jumat (4/2/2022) mulai memanggil para pihak terkait, khususnya produsen minyak goreng. Pemanggilan ini guna meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng (migor).
Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menjelaskan, pemanggilan ini juga merupakan tindak lanjut temuan kajian KPPU atas permasalahan lonjakan harga minyak goreng belakangan ini. Dari 3 panggilan yang dialamatkan KPPU kepada produsen, 2 diantaranya dijadwalkan ulang di pekan depan.
“Kajian KPPU menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor minyak goreng, karena hampir sebagian besar pasar minyak goreng (CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar) dikuasai oleh 4 produsen,” kata Deswin Nur.
Ditambahkannya, KPPU juga menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini pada ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022.
“Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif ini, KPPU fokus kepada menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undangundang No. 5 Tahun 1999, berikut dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar serta terlapor yang terlibat,” tegasnya.
Proses pemanggilan dilakukan sejak Jumat (4/2) kepada 3 produsen minyak goreng dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan produsen-produsen minyak goreng lain di pekan mendatang. Berbagai pemanggilan akan mendalami secara detil berbagai informasi awal terkait produsen serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di industri minyak goreng dan konstruksi perilaku anti persaingannya, khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan aspek lain yang dinilai berkaitan dengan potensi pelanggaran undang-undang.
“Jika telah ditemukan minimal 1 alat bukti, KPPU dapat meningkatkan status penegakan hukum kepada proses penyelidikan,” ujar Deswin Nur.
Keseluruhan proses ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh keterangan dan alat bukti yang diperoleh serta kerja sama yang ditunjukkan oleh para pihak. “Untuk itu, KPPU menghimbau agar para pihak patuh pada proses penegakan hukum yang berjalan,” pungkasnya.
