JAKARTA | bidik.news – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) pada Kabinet Indonesia Maju, Arifin Tasrif, Rabu (18/12/2024) memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pemanggilan tersebut terkait penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-CirebonKandang Haur) yang dilakukan Kementerian ESDM RI pada tahun 2024.
Dalam proses penyelidikan oleh Investigator yang dilaksanakan di Kantor KPPU, Arifin hadir sebagai Saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri ESDM Periode 2019 – 2024 yang menjabat pada periode saat tender berlangsung.
Arifin dipanggil untuk dimintai keterangannya mengenai pengadaan tersebut.
Sebagai informasi, KPPU saat ini melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (Cisem 2) dengan nilai pagu tender mendekati Rp3 triliun.
Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 itu meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.
Instalasi baja karbon berdiameter 20 inchi itu untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandang Haur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi dimenangkan oleh KSO PT. Timas Suplindo – PT. Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada 14 Juli 2024.
Tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Untuk itu sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal 2 jenis alat bukti.
Panggilan penyelidikan antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut.
“Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dan diancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda”, jelas Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama.
