SURABAYA | BIDIK.NEWS – Mencermati ketidakpastian kondisi global 2023 mendatang, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, M. Afif Hasbullah menegaskan komitmennya mengawal potensi dampak terjadinya perlambatan ekonomi terhadap iklim persaingan usaha nasional.
“Tahun 2023 KPPU akan fokus pada 4 hal. Pertama, perkuatan pengawasan kemitraan UMKM. Kedua, peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Ketiga, pengembangan sistem digital dalam menunjang pengawasan. Dan keempat, simplifikasi hukum acara atau aturan lain yang berkaitan dengan publik”, ungkap Afif, Jumat (2/12/2022).
Adapun Ke-4 prioritas tersebut didasarkan pada potensi dampak perlambatan ekonomi kepada persaingan di pasar. Hal ini mengingat risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi bila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut.
Serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi di masing-masing negara. Sehingga untuk mengatasi perlambatan ekonomi tersebut diperlukan perkuatan pengawasan kemitraan UMKM
dibutuhkan guna memperkuat struktur perekonomian nasional.
Kontribusi UMKM mencapai
kisaran 61% terhadap PDB Nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di 2022. Sehingga patut dikawal agar tidak dirugikan oleh tindakan menguasai dan memiliki oleh pelaku usaha yang lebih besar. Di 2022, praktik di KPPU juga menunjukkan adanya pelanggaran
kemitraan hingga 33% dari total perkara yang diputus (meningkat dibanding tahun sebelumnya).
Kepatuhan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan, karena KPPU juga memprioritaskan upaya self assessment oleh pelaku usaha dalam setiap tindakan bisnisnya. Guna mencegah risiko bisnis yang dapat dialami pelaku bisnis, jika melakukan pelanggaran undang-undang dalam menyikapi potensi perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi di 2023.
Sementara itu di level daerah, Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy R. Sutrisno memastikan akan meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.
“Tahun depan kami akan upayakan untuk meningkatkan awareness tidak saja pelaku usaha namun juga pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha dan kemitraan yang sehat di wilayah kerja kami”, tegas Dendy.
