BIDIK NEWS | JAKARTA – Terkait rencana pembebasan terpidana kasus terorisme , Abu Bakar Ba’ asyir. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir keluar dari Indonesia jika tetap berkeras tak mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Hal itu disampaikan Ryamizard menanggapi sikap Baasyir yang menolak menandatangani dokumen ikrar setia pada Pancasila. Penandatanganan tersebut menjadi satu syarat pendiri Pondok Pesantren Al Mu’min, Ngruki Sukoharjo itu bebas. Di dalamnya juga berisi poin pengakuan bersalah atas tindak pidana terorisme yang menjeratnya.
“Ya pengertian saja, karena Indonesia negara Pancasila, kalau enggak Pancasila keluar dari sini, itu kan dibebaskan ya keluar,” kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1).
Mantan Kepala Staf TNI AD itu menyatakan bahwa seseorang atau kelompok yang tak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai orang yang sedang menumpang pada pemerintah. Melihat hal itu, Ryamizard menilai Ba’asyir justru sedang menumpang hidup di Indonesia karena belum mengakui Pancasila.
“Iya dong, kalau enggak numpang dia, numpang. Bukan rumah. Numpang enggak namanya? Kalau lama-lama diusir lu, enak makan tidur di situ,” kata dia.
Lebih lanjut, Ryamizard pun berharap agar orang atau kelompok yang enggan mengakui Pancasila sebagai dasar negara agar menumpang hidup sebentar saja di Indonesia. Hal itu bertujuan agar pemerintah tak mengalami kerugian lebih lanjut.
Ryamizard dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang tepat bagi Indonesia. Ia menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai luhur dan sebagai alat untuk pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.
Oleh karena itu, Ia pun meminta agar paham atau ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara untuk mencari negara lain diluar Indonesia.
“Enggak ada khilafah-khilafahan. Kalau mau khilafah ke negara lain saja, di sini bukan khilafah. NKRI dasarnya Pancasila itu saja, susah-susah amat sih,” kata Menhan menegaskan.
Selain itu , Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah dengan lembaga terkait masih mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Ia mengatakan pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek khususnya ideologi.
“Masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya,” kata Wiranto di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/1) malam.
Seperti diketahui pada akhir pekan kemarin, Presiden Joko Widodo melalui penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra memastikan segera membebaskan Abu Bakar Ba’asyir. Pada Jumat (18/1) lalu, Yusril mengunjungi Ba’asyir di Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Imron)
