SURABAYA bidik.news– Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat, Muhamad Arbayanto, menyoroti arah kebijakan sektor peternakan dan pertanian di Jawa Timur. Ia mengusulkan perombakan Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian agar program pemerintah lebih tepat sasaran, berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan.
Dalam sektor peternakan, mantan Komisioner KPU Jatim ini mengapresiasi keberhasilan Jawa Timur yang saat ini menduduki peringkat pertama nasional dalam hal populasi hewan ternak, baik sapi, kambing, maupun unggas. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa keberhasilan tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan jumlah peternaknya.
“Bantuan-bantuan dari pemerintah, intervensi, dan program afirmasi yang sifatnya menambah populasi hewan ternak selama ini hanya turun ke kelompok-kelompok yang itu-itu saja. Artinya, jumlah peternaknya tetap sama,” ujar Arbayanto usai komisi B hearing dengan Dinas Peternakan dan Pertanian pada Rabu ( 1/7/2026).
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kendala administratif dan kelembagaan. Banyak generasi muda di tengah bonus demografi yang memiliki kemauan keras untuk menjadi peternak, namun terkendala syarat kelembagaan dan administrasi saat mengajukan permohonan bantuan ternak.
Untuk mengatasi hal tersebut, Arbayanto telah mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, agar ‘Peningkatan Jumlah Peternak’ dimasukkan sebagai bagian dari indikator Kinerja Utama ( IKU).
“Bukan sekadar populasi ternaknya, tapi populasi peternaknya yang harus ditingkatkan. Karena tujuan utama kita adalah menyejahterakan masyarakatnya. Konsekuensinya, kita harus mendorong tumbuhnya kelembagaan peternak baru dan menyiapkan daya dukung anggaran yang cukup,” tegas Politisi yang maju Dapil Malang Raya .
Sebagai solusi, Arbayanto mengusulkan agar Dinas Peternakan mereplikasi model bantuan berbasis keluarga miskin (Desil 1 hingga 4) yang terdata secara akuntabel. Melalui skema ini, bantuan seperti 50 ekor ayam dapat langsung diberikan kepada keluarga yang membutuhkan, tanpa harus melalui birokrasi kelembagaan yang rumit.
Selain sektor peternakan, Arbayanto juga menyoroti kebijakan swasembada pangan pada Dinas Pertanian. Ia menilai, selama ini target intensifikasi pertanian hanya difokuskan pada peningkatan tonase atau kapasitas produksi hasil panen melalui perbaikan bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian (Alsintan).
“Kita ditargetkan untuk terus meningkatkan jumlah tonase, tapi kita sering lupa bahwa kondisi tanah pertanian kita saat ini mengalami penurunan kualitas kesuburan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Arbayanto meminta agar ‘Peningkatan Kualitas Kesuburan Lahan Pertanian’ juga dimasukkan sebagai salah satu IKU di Dinas Pertanian. Dengan masuknya indikator ini, pemerintah daerah akan diwajibkan untuk mengalokasikan program dan anggaran yang berfokus pada pemulihan unsur hara tanah, salah satunya melalui masifikasi penggunaan pupuk organik. ( Rofik )
