SURABAYA l bidik.news – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik.
Anggota Pansus DPRD Jatim, H. Satib, menegaskan bahwa pembentukan Pansus BUMD bertujuan untuk melihat sejauh mana BUMD beserta anak dan cucu perusahaannya mampu menjalankan dua fungsi utama, yakni pelayanan kepada masyarakat dan fungsi bisnis atau marketing.
“BUMD ini punya dua fungsi, pelayanan dan bisnis. Yang ingin kita lihat, sejauh mana kontribusi BUMD dan anak-cucu perusahaannya terhadap pemerintah daerah,” ujar Satib, Senin (15/12).
Menurutnya, selama ini, DPRD kerap menemukan anak perusahaan BUMD yang kinerjanya tidak optimal. Bahkan, sebagian di antaranya justru merugi dan membebani keuangan daerah.
“Dalam setiap pembahasan LKPJ Gubernur, kami selalu menemukan ada anak perusahaan BUMD yang hidup segan mati tak mau, bahkan ada yang mengalami kerugian,” ungkap Bendahara Fraksi Gerindra Jatim ini.
Satib menegaskan, DPRD Jatim selalu memberikan rekomendasi tegas kepada Gubernur Jawa Timur terkait BUMD yang terus merugi. Ia mempertanyakan alasan mempertahankan perusahaan daerah yang tidak memberikan manfaat nyata.
“Kalau merugikan, kenapa harus dipertahankan? Kalau memang membebani, bisa dipertimbangkan merger atau bahkan dibubarkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian BUMD yang terus meminta tambahan modal dari APBD. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibenarkan jika tidak diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang sepadan.
“Ini kan bisnis yang sudah dibiayai Pemprov. Jangan hanya ‘nyusu’ APBD terus. Mereka harus bekerja maksimal dan memberi kontribusi, bukan hanya minta tambahan modal,” katanya.
Satib membandingkan BUMD dengan perusahaan swasta maupun BUMN yang dituntut mandiri dan mampu berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada suntikan modal pemerintah.
“Kita harus lihat, imbang tidak antara aset yang dimiliki dengan kontribusi yang diberikan ke Pemprov. Jangan sampai aset besar tapi sumbangannya kecil,” jelasnya.
Melalui Pansus BUMD, DPRD Jatim ingin menggali persoalan secara objektif dan mendalam, tidak sekadar di permukaan seperti saat pembahasan LKPJ yang terbatas waktu.
“Dengan Pansus ini waktunya panjang, jadi kita bisa melihat persoalan sedalam-dalamnya. Kita tidak ingin BUMD yang dibangun untuk PAD dan pelayanan justru menjadi beban,” pungkas Satib. ( Rofik )
