SURABAYA l bidik news– Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim bergerak cepat menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi lebih parah pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Suli Da’im merespons pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, S.E., M.PSDM, terkait meningkatnya ancaman kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Menurut anggota DPRD dapil IX tersebut, bahwa langkah BPBD Jatim yang telah melakukan mitigasi awal patut diapresiasi. Sebagai mitra kerja Komisi E DPRD Jatim, BPBD dinilai cukup responsif membaca potensi bencana yang diperkirakan akan berdampak pada ratusan desa di Jawa Timur.
“Kami mengapresiasi langkah cepat BPBD Jawa Timur di bawah koordinasi Pak Gatot Soebroto yang sejak awal sudah memetakan daerah rawan kekeringan dan menyiapkan mitigasi. Ini penting karena ancaman tahun ini diprediksi lebih berat dibanding tahun sebelumnya,” ujar Ketum IKAUmsura, Senin (25/5/2026).
Diketahui, hingga saat ini sudah terdapat sejumlah kabupaten yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, di antaranya Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan data BPBD Jatim, potensi kekeringan tahun 2026 diprakirakan berdampak pada 916 desa di 29 kabupaten. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan durasi kemarau yang cukup panjang sehingga berpotensi memicu kekeringan ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Politisi senior PAN itu menilai persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian, kesehatan masyarakat, dan ekonomi warga desa.
“Kalau kekeringan ini tidak diantisipasi sejak awal, dampaknya akan luas. Bukan hanya masyarakat kesulitan air bersih, tetapi hasil pertanian turun, peternakan terdampak, bahkan bisa memicu persoalan sosial baru,” katanya.
Lebih lanjut wakil Ketua Fraksi PAN tersebut mendorong agar distribusi bantuan air bersih tidak menunggu kondisi kritis. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih proaktif menyiapkan skema distribusi air bersih berskala besar khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
Selain itu, ia juga meminta koordinasi lintas OPD diperkuat, termasuk dengan Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Mitigasi kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Harus ada kerja kolaboratif. Mulai pemetaan sumber air, optimalisasi embung, sumur bor, irigasi, sampai edukasi masyarakat tentang penghematan air,” tegasnya.
Terkait potensi kebakaran hutan dan lahan, Suli Da’im meminta langkah antisipasi dilakukan lebih awal, terutama di kawasan rawan di wilayah Tapal Kuda dan Pantura.
“Kita tidak boleh menunggu kebakaran besar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi prioritas. Kalau perlu kesiapan water bombing dan personel lapangan sudah dipetakan sejak sekarang,” ujarnya.
Ia berharap kesiapsiagaan pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak kekeringan sehingga masyarakat tidak mengalami krisis air berkepanjangan saat puncak kemarau nanti.
“Bencana kekeringan ini memang rutin terjadi, tetapi jangan dianggap biasa. Karena setiap tahun tantangannya berbeda. Negara harus hadir memastikan masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya. ( Rofik )
