SURABAYA l bidik.news – Ancaman fenomena “Godzilla El Nino” yang diprediksi menghantam Jawa Timur pada April hingga Oktober 2026 mulai memantik kewaspadaan serius. DPRD Jawa Timur pun mendesak Pemprov agar tidak lengah menghadapi potensi krisis air bersih dan gangguan pangan dalam skala besar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Ony Setiawan, menegaskan perlunya langkah antisipatif lintas sektor sejak dini. Ia mengingatkan, fenomena ini bukan sekadar siklus tahunan, melainkan anomali iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan dampak luas.
Istilah “Godzilla El Nino” sendiri merujuk pada pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang jauh di atas normal. Kondisi ini diperparah dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menghambat pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
“Melalui Komisi B DPRD Jatim, kami meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kekeringan ekstrem ini, khususnya dinas yang berkaitan dengan pangan seperti pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan agar melakukan koordinasi intensif dengan BPBD,” ujar anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menunjukkan ancaman yang tidak bisa dipandang remeh. Sebanyak 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten berpotensi terdampak kekeringan. Bahkan, sekitar 410 ribu kepala keluarga diperkirakan terancam mengalami krisis air bersih.
Kondisi ini diperparah dengan prediksi musim kemarau yang lebih panjang, suhu udara yang meningkat tajam, serta curah hujan yang sangat minim. Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa merembet ke sektor pangan dan mengganggu stabilitas Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Wilayah Madura menjadi titik paling rawan, terutama di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan. Sementara di daratan Jawa, Kabupaten Bojonegoro juga diprediksi mengalami dampak signifikan.
Tak hanya itu, daerah lain seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek hingga kawasan pantura seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban masuk dalam status siaga kekeringan.
Pemprov Jatim melalui BPBD sejauh ini telah melakukan pemetaan wilayah rawan, menyiapkan distribusi air bersih melalui mobil tangki, serta mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air.
Namun demikian, Ony menilai langkah tersebut belum cukup. Ia mendorong penguatan strategi yang lebih terintegrasi, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.
Menurutnya, langkah paling mendesak adalah pembangunan infrastruktur air darurat seperti sumur bor dalam di wilayah rawan, khususnya di Madura.
“Ini solusi jangka menengah yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan dropping air,” tegasnya.
Selain itu, percepatan pembangunan embung desa dan optimalisasi waduk lanjutnya dinilai krusial sebagai cadangan air baku. Wilayah seperti Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban disebut perlu menjadi prioritas penguatan tampungan air.
Di sektor pertanian, Oni juga meminta adanya penyesuaian pola tanam berbasis iklim. Petani perlu diarahkan untuk beralih ke komoditas tahan kering, disertai percepatan distribusi benih dan pupuk subsidi sebelum puncak kemarau.
“Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ancaman gagal panen sangat nyata. Ini bisa berdampak pada inflasi pangan,” ujarnya.
Tak kalah penting, DPRD Jatim juga mengusulkan pembentukan posko terpadu di tingkat kabupaten/kota yang terhubung langsung dengan BPBD guna mempercepat respons lapangan, mulai dari distribusi air hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, intervensi sosial dinilai perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat rentan di wilayah terdampak.
“Jangan sampai Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan justru terpukul akibat kekeringan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, bukan saat krisis sudah terjadi,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapi) Tuban – Bojonegoro. ( Rofik )
