SURABAYA l bidik.news— Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Jawa Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengantisipasi dampak ganda iklim ekstrem. Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perubahan iklim global saat ini juga memicu krisis air bersih yang parah di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Situbondo.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hj. Jeniyeh, menegaskan bahwa BPBD Jatim harus meletakkan perhatian penuh pada pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan kebakaran. Menurutnya, perubahan iklim yang ekstrem membuat kawasan hutan menjadi jauh lebih rentan terbakar.
“Pertimbangan utama kami kepada BPBD adalah bagaimana mereka bisa melakukan deteksi secara presisi terhadap potensi-potensi kerawanan kebakaran akibat iklim ekstrem ini. Perubahan iklim ini tidak bisa diremehkan,” kata Hj. Jeniyeh pada kamis ( 16/7 / 2026 ).
Anggota Fraksi PPP DPRD Jatim ini juga
menekankan pentingnya intervensi cepat dari BPBD tingkat Provinsi untuk membangun komunikasi yang intensif dengan BPBD di tingkat Kabupaten dan Kota. Sinergi ini dinilai mendesak, terutama untuk memecahkan masalah logistik di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Salah satu fokus utama Komisi E saat ini adalah penanganan dampak kekeringan yang mulai mengancam pemukiman warga di sekitar kawasan rawan karhutla, seperti di Situbondo dan Bondowoso serta Daerah-daerah yang kerap menghadapi kendala serius dalam hal distribusi bantuan air bersih.
Lebih lanjut, legislator perempuan asal Dapil 4 ini mengingatkan bahwa urusan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh mandek karena kendala medan yang sulit. Distribusi air atau dropping air ke wilayah pelosok yang terancam kekeringan harus segera dieksekusi melalui strategi koordinasi yang matang.
“Di sana wilayah terdampak kan ada beberapa titik yang medan dropping airnya cukup sulit. Wilayah situ sudah mulai terancam kekeringan. Maka dari itu, perlu koordinasi yang kuat antara BPBD Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait pengiriman air bersih. Target utamanya adalah memastikan kebutuhan dasar air minum masyarakat di wilayah kekeringan bisa segera tertangani dengan baik,” pungkas Jeniyeh.( Rofik )
