SURABAYA l bidik.news – Kekeringan yang terus berulang di sejumlah wilayah Dapil Situbondo , Bondowoso dan Banyuwangi mendapat perhatian anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Martin Hamonangan. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi mulai memperkuat mitigasi agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jatim ini mengatakan, kekeringan di Bondowoso memiliki karakteristik tersendiri karena kondisi geografis dan kontur tanah yang membuat sejumlah wilayah sangat kering ketika musim kemarau. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), tidak cukup hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Karena ini kekeringannya berulang, perlu dipikirkan bagaimana penanganan dan mitigasinya agar tahun depan tidak terjadi lagi. Bondowoso ini kontur tanahnya kalau musim kering memang sangat kering,” kata Martin pada Selasa (18/8/2026).
Menurut anggota Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Jatim itu, BPBD memang memiliki peran penting karena kekeringan masuk dalam kategori bencana. Namun, upaya pencegahan harus melibatkan OPD lain, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya air dan infrastruktur.
“Diperlukan sinergitas dengan jajaran OPD lainnya, seperti sumber daya air maupun Bina Marga. BPBD itu sebenarnya di ujungnya, tetapi karena ini berkaitan dengan kebencanaan, maka perlu perhatian khusus terhadap daerah-daerah kering di Bondowoso,” ujarnya.
Martin mengingatkan, persoalan kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat. Kondisi lahan yang sangat kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang.
“Kalau kering itu berpotensi terhadap kebakaran hutan seperti yang terjadi di Bromo. Tetapi kalau basah, di beberapa wilayah justru bisa terjadi banjir,” katanya.
Karena itu, Martin menilai Pemprov Jatim perlu memiliki kebijakan yang lebih terintegrasi untuk menangani wilayah yang memiliki siklus kekeringan dan banjir. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berulang dan menjadi keluhan masyarakat ketika dirinya turun ke daerah pemilihan.
“Sepanjang sekitar sepuluh tahun saya ke dapil, ke daerah-daerah itu, masyarakat mengeluhkan kurangnya supporting kebijakan dari pemerintah provinsi terkait daerah-daerah kekeringan ini,” ungkapnya.
Salah satu langkah konkret yang didorong Martin adalah memperbanyak pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menyimpan cadangan air sekaligus mengoptimalkan air saat musim hujan.
“Pengadaan sumur bor perlu diperhatikan. Ketika debit hujan tinggi, air jangan langsung terbuang ke bawah. Harus ada pemanfaatan saat musim hujan sehingga daerah itu tidak kering sekali ketika masuk musim kemarau,” jelasnya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu mengatakan, ketersediaan cadangan air juga dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan kebakaran. Dengan kondisi tanah dan sumber air yang lebih terjaga, potensi kekeringan ekstrem maupun kebakaran akibat lahan yang terlalu kering dapat ditekan.
Tak hanya pembangunan infrastruktur air, Martin juga mendorong penghijauan dilakukan secara masif di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan. Menurutnya, pengelolaan air harus berjalan beriringan dengan pemulihan tutupan lahan.
“Tentu kalau sudah berbicara soal pengairan yang baik, kita beranjak kepada penghijauan. Tanah-tanah ini harus dibuat lebih produktif sehingga bisa menjadi sumber potensi pertanian,” tuturnya.
Martin berharap sinergi antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten, OPD teknis, dan masyarakat dapat menghasilkan pola penanganan kekeringan yang berkelanjutan. Dengan luasnya wilayah Bondowoso, ia menilai pengelolaan air dan penghijauan tidak hanya menjadi solusi menghadapi bencana, tetapi juga dapat membuka potensi ekonomi dan pertanian bagi masyarakat setempat. ( Rofik )
