SURABAYA l bidik.news – Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari kalangan legislatif.
Kehadiran badan khusus ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk membenahi tata kelola sekaligus mendongkrak kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, H. Mohammad Soleh, S.Sos., menyambut positif pembentukan Badan Pengelola BUMD tersebut.
Menurutnya, selama ini kinerja sebagian BUMD milik Pemprov Jatim belum optimal dan membutuhkan pengawasan terpadu agar bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat dan profesional.
“Kami di Komisi C tentu menyambut sangat positif. Ini adalah langkah maju dan bentuk komitmen nyata dari Pemprov Jatim untuk melakukan penataan mendasar terhadap seluruh BUMD yang ada,” ujar M Soleh saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menekankan bahwa Badan Pengelola BUMD nantinya tidak boleh hanya sekadar menjadi wadah birokrasi baru. Sebaliknya, badan ini harus berfungsi sebagai holding atau pengawas profesional yang fokus pada akselerasi kinerja, efisiensi manajemen, serta integrasi bisnis antar-BUMD di Jawa Timur.
“Badan pengelola ini harus diisi oleh SDM yang kompeten, memahami manajerial bisnis, dan berorientasi pada hasil. BUMD dibangun menggunakan uang rakyat melalui penyertaan modal APBD, maka orientasinya harus jelas: profesional, menghasilkan deviden, dan memberikan dampak ekonomi ke masyarakat,” tegas Abah Sholeh.
Anggota DPRD Jatim Dapil Mojokerto itu menambahkan, Komisi C DPRD Jatim kerap menemukan adanya indikasi pemborosan, tumpang tindih portofolio usaha, hingga penyertaan modal yang belum sebanding dengan deviden yang disetorkan ke kas daerah. Dengan hadirnya badan khusus ini, Pemprov Jatim diharapkan memiliki alat pengontrol yang kuat untuk mengevaluasi kinerja direksi hingga anak perusahaan secara berkala.
Lebih lanjut, Soleh mendorong agar Badan Pengelola BUMD mampu menjembatani sinergi antar-perusahaan daerah, seperti di sektor perbankan, logistik, energi, hingga ketahanan pangan. Sinergi ini diyakini bakal menciptakan ekosistem bisnis daerah yang tangguh di tengah dinamika ekonomi nasio”Potensi ekonomi Jawa Timur ini luar biasa. Jika seluruh BUMD kita dikelola secara terintegrasi di bawah badan pengelola yang profesional, saya yakin BUMD bukan lagi menjadi beban APBD, melainkan menjadi mesin utama penggerak perekonomian dan pendulang PAD Jatim,” pungkas Abah Soleh.( Rofik )
