Sejalan Kebijakan Presiden Prabowo , Blegur Dukung Pembubaran BUMD Jatim Tak Produktif

SURABAYA l bidik.news – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas dari 1.074 perusahaan menjadi maksimal 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui restrukturisasi dan penutupan BUMN yang dinilai tidak produktif serta tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Hingga saat ini, pemerintah disebut telah menutup 290 BUMN, sementara lebih dari 750 BUMN lainnya ditargetkan ditutup atau dirampingkan. Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong berbagai terobosan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Blegur, kebijakan pemerintah pusat tersebut perlu diikuti pemerintah daerah, termasuk dalam menata keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur.

Ia menegaskan, BUMD yang tidak produktif dan terus membebani keuangan daerah perlu dievaluasi secara serius, termasuk opsi untuk dibubarkan.

“Kalau tidak surplus, ya ditutup. Supaya yang surplus bisa membiayai sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan kebutuhan masyarakat,” kata Blegur pada Jumat ( 14/8/2026).

Sebaliknya, BUMD yang mampu mencetak surplus dinilai harus terus diperkuat karena dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Blegur mencontohkan Bank Jatim sebagai salah satu BUMD yang selama ini memberikan kontribusi positif bagi Jawa Timur.

“Yang surplus ini juga bisa menambah PAD untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penataan BUMD merupakan bagian dari upaya memastikan setiap badan usaha milik pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Blegur juga menilai berbagai program pemerintah tentu tidak lepas dari persoalan. Namun, masalah tersebut harus diselesaikan tanpa menghambat agenda besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Namanya suatu program pasti ada masalah. Yang penting masalah itu bisa diselesaikan, tetapi programnya tetap harus dijalankan,” pungkas Blegur yang maju Dapil Metropolis Surabaya.( Rofik )