SURABAYA l bidik.news– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun 2025 DPRD Jatim tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini ditargetkan rampung dalam bulan ini guna merumuskan rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Timur.
Wakil ketua Pansus LKPJ Gubernur 2025 DPRD Jatim Harisandi Savari, S.Pt., menegaskan bahwa penilaian terhadap BUMD dan OPD tidak hanya berpatokan pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penilaian juga akan dikomparasikan secara ketat dengan indikator-indikator yang menjadi target Gubernur.
“Kita akan kaji semuanya, terutama BUMD mana yang kontribusinya rendah. Meskipun Pansus BUMD dan Pansus LKPJ ini dua hal yang berbeda, muaranya sama, yakni demi kebaikan Provinsi Jawa Timur, baik dari sisi kinerja, pendapatan, dan indikator lainnya,” ujar Harisandi pada Senen ( 13/4/2026 ).
Lebih lanjut, politisi PKS ini memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap OPD manapun dalam proses evaluasi LKPJ. Seluruh dinas akan dibedah secara adil dari berbagai aspek.
Terkait dengan sorotan dari sejumlah anggota dewan mengenai beberapa dinas yang dinilai bermasalah, Harisandi berjanji akan menjadikannya catatan khusus untuk dipertanyakan lebih lanjut. Beberapa isu krusial yang akan diangkat antara lain:
Terkait lemahnya pemetaan jabatan yang mengakibatkan kekosongan posisi kepala sekolah dan memicu carut-marut di lingkungan pendidikandi Dinas Pendidikan menjadi Catatan LKPJ , begitu juga Dinas Kesehatan , Isu dugaan pemotongan insentif perawat hingga 50 persen.
“Saya berterima kasih atas masukan teman-teman (komisi lain). Itu akan menjadi catatan saya, dan nanti akan kita tanyakan langsung ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan terkait soal pemotongan itu. Semuanya akan kami tanyakan,” tegas Politisi PKS asal Madura ini.
Untuk mendalami keterangan tiap dinas, Pansus LKPJ telah menggelar serangkaian pemanggilan. Sebelumnya, evaluasi terhadap Dinas Koperasi, Dinas PU Cipta Karya, dan Dinas Peternakan telah dilakukan di Malang. Rangkaian pemanggilan OPD lainnya saat ini dijadwalkan berlanjut di Madiun.
Tidak luput dari perhatian, Harisandi juga menyoroti evaluasi awal terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), khususnya terkait efisiensi anggaran program-program di wilayah kepulauan.
“Untuk Dishub, kita melihat bagaimana soal biaya produksi dari berbagai program yang disusun, terutama di kepulauan. Karena jaraknya jauh, kita akan kaji apakah pembiayaan program tersebut sudah mumpuni (efisien) atau justru boros. Selain itu, nantikan saja rekomendasi resmi dari Pansus LKPJ ,” pungkas Harisandi. ( Rofik )
BANYUWANGI | bidik.news - Sejumlah pengusaha tambang galian C yang berizin di Banyuwangi sepakat menghentikan sementara aktivitas pertambangannya. Hal itu...
