SURABAYA l bidik.news– Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mendukung Pemerintah Pusat yang berencana membatasi game on line , karena menurut Puguh untukelindungi Anak dari Risiko Brain Rot.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini , angkat bicara soal rencana pemerintah pusat membatasi game online. Menurutnya, langkah yang diinisiasi Presiden Prabowo itu sudah tepat sebagai upaya memproteksi generasi muda dari dampak negatif permainan digital yang kian masif.
Puguh menyebut, dominasi generasi Z dan milenial sebagai pengguna terbesar game online menjadikan isu ini semakin mendesak.
“Ya, saya pikir itu langkah yang cukup tepat untuk memproteksi anak-anak Indonesia yang hari ini jumlahnya cukup mendominasi,” ujar Puguh usai Rapat Paripurna pada Sabtu ( 15/11/2025 ).
Anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya itu menegaskan negara wajib mengambil peran dalam menyaring game yang memuat unsur kekerasan. Ia khawatir, tanpa pembatasan, konten-konten tersebut dapat memengaruhi karakter dan moralitas anak.
“Game-game yang memberikan penetrasi pada tindak kekerasan memang harus dibatasi oleh negara, agar tidak mengubah karakter dan moralitas anak bangsa,” tegasnya.
Selain di tingkat pusat, ia berharap kebijakan ini bisa diterjemahkan ke level provinsi hingga kabupaten/kota, agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam implementasinya.
Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana pembatasan game online yang tengah ramai dibicarakan bukan berarti pelarangan. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya membuat sistem pengaturan yang lebih jelas terhadap permainan daring di Indonesia.
“Jangan disalahartikan ya. Artinya, pembatasan mana pembatasan ini adalah lebih kepada pengaturan,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).
Menurut Puguh, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Mitigasi dampak negatif game online harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan orang tua, keluarga, dan seluruh elemen sekolah.
“Semua guru memiliki peran penting sebagai instrumen yang memberikan proteksi terhadap bahaya penetrasi game online kepada anak-anak kita,” katanya.
Sinergi lintas peran itu, lanjutnya, menjadi kunci pembentukan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Puguh mengungkapkan bahwa kecanduan game online telah masuk dalam kategori gangguan kesehatan jiwa menurut WHO. Ia juga menyinggung fenomena “brain rot” atau pembusukan otak, yang merujuk pada menurunnya fungsi kognitif akibat paparan game dan konten digital berlebihan.
“Kecanduan game itu menjadi salah satu gangguan kesehatan jiwa. Angka kasusnya di rumah sakit jiwa juga cukup tinggi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Fenomena brain rot kerap dikaitkan dengan game online karena pola permainan digital modern dirancang untuk memberikan stimulasi cepat, instan, dan berulang. Mekanisme reward berupa level, skor, atau item baru membuat pemain terus terpacu untuk melanjutkan permainan tanpa jeda, sehingga mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar.
Paparan intens yang berlangsung terus-menerus ini berpotensi menurunkan kemampuan otak dalam mempertahankan fokus, memproses informasi lebih dalam, serta mengurangi kapasitas kognitif jika tidak diimbangi aktivitas lain yang menstimulasi otak secara sehat. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi pola tidur, mengganggu emosi, dan mengurangi kualitas interaksi sosial pemainnya.
Karena dampaknya yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari—seperti kesulitan berkonsentrasi, mudah terdistraksi, dan penurunan motivasi—muncullah istilah populer brain rot atau “otak membusuk”. Istilah ini bukan terminologi medis, melainkan metafora yang digunakan warganet untuk menggambarkan menurunnya kapasitas berpikir akibat paparan berlebihan terhadap game online maupun konten digital cepat.
Dalam konteks pemberitaan, fenomena ini bisa dipahami sebagai bentuk penurunan fungsi kognitif, gangguan fokus, atau kerusakan pola pikir yang muncul ketika intensitas bermain game tidak lagi seimbang dengan aktivitas fisik, sosial, dan akademik.( Rofik )
SURABAYA l bidik.news - Distribusi hewan kurban dilakukan melalui DPC, pondok pesantren, masjid, mushala, panti asuhan, dan kelompok masyarakat membutuhkan....
