SURABAYA | bidik.news– Rencana Pemerintah Pusat untuk mulai mengoperasikan “Sekolah Garuda” pada tahun ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan di Jawa Timur khususnya Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS Puguh Wiji Pamungkas.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim Puguh Pamungkas , DPRD Jawa Timur khususnya Komisi E menyoroti isu pendidikan di Jawa Timur, menurutnya urgensi kesiapan Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Pendidikan Jatim dalam merespons kebijakan tersebut.
Dikatakan Puguh, kehadiran Sekolah Garuda menjadi tantangan tersendiri bagi instrumen pendidikan di Jawa
Timur.
Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa sekolah-sekolah yang sudah ada, serta potensi siswa di Jawa Timur, tetap terwadahi secara optimal dalam rangka mencetak generasi yang berkualitas dan berdaya saing.
” Perlu Pendalaman dan Studi Komparasi ,
bahwa Dinas Pendidikan Jawa Timur perlu segera melakukan pendalaman materi mengenai konsep Sekolah Garuda yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat , ” ucap Politisi PKS asal Dapil Malang Raya pada Senen ( 2/2/2026 ).
Ia mengungkapkan bahwa Jawa Timur sebenarnya telah memiliki “prototipe” pendidikan serupa yang telah berjalan sukses selama bertahun-tahun.
“Jawa Timur sebenarnya sudah punya prototipenya sejak lama. Kita memiliki sekolah Taruna yang berafiliasi dengan Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian, hingga Angkatan Udara (Dirgantara),” ujar Puguh.
Sekolah sekolah Taruna tersebut dinilai telah berhasil mencetak anak-anak Jawa Timur dengan spesifikasi kapasitas intelektual dan kedisiplinan yang tinggi.
Oleh karena itu, Puguh mempertanyakan relevansi dan model Sekolah Garuda ini; apakah akan mengadopsi sistem yang sama atau membawa format baru.
Poin krusial yang ditekankan oleh Puguh adalah peringatan keras agar program Sekolah Garuda tidak menciptakan eksklusivitas yang berujung pada kesenjangan sosial. Ia mengingatkan bahwa semangat pendidikan di Jawa Timur adalah pemerataan untuk seluruh warga.
“Yang perlu dicatat adalah jangan sampai adanya Sekolah Garuda ini justru menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat ,” tegas Puguh .
Jangan sampai menjadi jurang pemisah antara kelompok yang memiliki keterbatasan dengan kelompok yang memiliki kelebihan (privilese),” imbuhnya.
Mengingat informasi bahwa sekolah ini ditargetkan beroperasi tahun ini, Puguh mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera “mengupas tuntas” detail teknis dan filosofis dari Sekolah Garuda.
Langkah ini dianggap wajib agar kebijakan pusat tersebut dapat diselaraskan dengan semangat pendidikan merata yang diusung oleh Provinsi Jawa Timur.
“Ini menjadi salah satu hal yang wajib segera dikupas oleh Dinas Pendidikan Jatim, agar kita tahu persis bentuk Sekolah Garuda itu nanti seperti apa,” pungkas Puguh. ( Rofik )
