Komisi E DPRD Jatim Dorong Pemprov Beri Beasiswa bagi Siswa yang Tak Lolos SMA Negeri

SURABAYA lbidik.news – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, H.Puguh Wiji Pamungkas, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan beasiswa khusus bagi siswa yang tidak diterima di SMA maupun SMK negeri dan harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Menurut Puguh, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 patut diapresiasi karena Dinas Pendidikan Jawa Timur terus melakukan perbaikan tata kelola. Namun demikian, persoalan utama dunia pendidikan di Jawa Timur masih belum terpecahkan, yakni terbatasnya daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah lulusan SMP dan MTs.

“Langkah-langkah Dinas Pendidikan dalam menata proses SPMB memang perlu diapresiasi. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah daya tampung SMA dan SMK negeri kita yang belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Timur,” kata Puguh pada Rabu (17/6/2026).

Politisi PKS Jatim itu menjelaskan, saat ini daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Timur hanya sekitar 39 persen. Artinya, lebih dari 60 persen lulusan SMP dan MTs harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar akses pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

“Kalau daya tampung negeri hanya 39 persen, berarti lebih dari 60 persen siswa akan masuk ke sekolah swasta. Nah, di sinilah pemerintah harus hadir membantu mereka,” ujar Puguh asal Dapil Malang Raya.

Puguh menyoroti kebijakan beasiswa bagi siswa yang masuk sekolah swasta yang selama ini diklaim telah berjalan. Menurutnya, bantuan tersebut sejatinya bukan berasal dari APBD Jawa Timur, melainkan dari kebijakan dan keringanan yang diberikan masing-masing sekolah swasta.

Ia menilai kondisi itu justru menambah beban lembaga pendidikan swasta yang selama ini telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di daerah-daerah yang minim keberadaan sekolah negeri.

“Faktanya beasiswa itu bukan berasal dari APBD, tetapi dari keikhlasan sekolah swasta masing-masing. Padahal sekolah swasta juga memiliki beban operasional yang tidak ringan,” tegas sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.

Puguh menjelaskan, dana Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diterima sekolah swasta nilainya relatif terbatas dan belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional lembaga pendidikan.

Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang menjadi tulang punggung layanan pendidikan di wilayah pinggiran dan pelosok Jawa Timur seperti Malang Selatan, Pacitan, Trenggalek, hingga kawasan tapal batas yang jumlah sekolah negerinya masih terbatas.

“Di daerah-daerah pinggiran, sekolah swasta memiliki jasa yang sangat besar. Banyak wilayah yang justru bergantung pada sekolah swasta karena tidak tersedia sekolah negeri di sana,” katanya.

Karena itu, Puguh mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur menyiapkan skema beasiswa yang benar-benar bersumber dari APBD untuk membantu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Menurutnya, model tersebut telah diterapkan di sejumlah daerah lain dan terbukti membantu masyarakat mengakses pendidikan menengah tanpa terbebani biaya tambahan.

“Beberapa provinsi sudah melakukannya. Misalnya Bali yang memberikan subsidi atau beasiswa kepada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan melanjutkan ke sekolah swasta. Ini bentuk kehadiran pemerintah yang konkret,” ujarnya.

Puguh menilai kebijakan tersebut lebih adil dibanding membebankan program beasiswa kepada sekolah swasta melalui mekanisme sukarela. Sebab, sekolah swasta juga membutuhkan dukungan agar tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah. Karena itu, keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak boleh menjadi alasan lahirnya hambatan baru bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan.

“Jangan sampai beban pendidikan terus dialihkan kepada masyarakat atau sekolah swasta. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan pemerintah harus hadir memastikan akses itu tetap terbuka bagi semua anak Jawa Timur,” Pungkas H.Puguh .( Rofik )