BANYUWANGI | bidik.news – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kelas A2 Banyuwangi, menggelar forum konsultasi publik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada mitra KPPN Banyuwangi atas capaian kinerja masing-masing.
Kepala KPPN Banyuwangi Sugeng Winarno menyerahan penghargaan kepada mitra
Sejumlah mitra KPPN Banyuwangi hadir diantaranya instansi dari pemerintah, perbankan, akademisi, kementerian/lembaga, ormas hingga media massa.
Kepala KPPN Banyuwangi, Sugeng Winarno menyampaikan, kegiatan ini sebagai wadah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (satuan kerja) dalam merumuskan, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak tersebut guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai kualitas layanan yang selama ini diberikan.
“Kami ingin menjaring masukan dari pengguna layanan dan mengetahui bagaimana layanan kami selama ini, apakah bisa diterima oleh mitra kerja dan masyarakat,” ujar Sugeng.
Masukan tersebut menjadi informasi penting untuk mengetahui bagaimana layanan yang selama ini diterima masyarakat dan para mitra kerja.
“Hal itu, untuk menjadi evaluasi kami demi kualitas layanan di KPPN Banyuwangi,” ungkapnya.
Sugeng menambahkan, forum ini menekankan penyerapan aspirasi sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan KPPN bagaimana tugas dan fungsinya.
Karena mungkin sebagian masyarakat masih mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana peran KPPN sebagai instansi pengelolaan keuangan negara.
Dijelaskan Sugeng, KPPN Banyuwangi memiliki 14 standar layanan utama, di samping sejumlah layanan lain yang terus dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dikesempatan ini, KPPN Banyuwangi juga membeberkan capaian kinerja di antaranya, realisasi penyaluran APBN, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), evaluasi kedisiplinan, tata kelola, dan kepatuhan satuan kerja mitra KPPN dalam mengelola anggaran, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Sosialisasi Program Prioritas dan Inovasi Layanan:
“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya (gratis/anti pungli) serta peningkatan digitalisasi sistem pembayaran,” tegasnya.
Selain penyerahan penghargaan, kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara. Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai komitmen bersama antara pihak KPPN dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kedepannya.(nng)
