JAKARTA | bidik.news – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencoba mengurai persoalan mahalnya harga bawang putih belakangan ini dengan mengumpulkan berbagai pihak yang berkaitan dengan komoditas pangan tersebut.
Dalam diskusi kelompok terpumpun
(focus group discussion/FGD) bertema “Bergejolaknya Harga Bawang Putih” yang dilaksanakan, Selasa (21/5/2024) di Jakarta, KPPU mengumpulkan Badan Pangan Nasional, Ombudsman RI, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Kementan RI, Kemendag RI, Ditjen Bea dan Cukai, akademisi, serta importir
bawang putih untuk membahas fenomena tersebut guna tranparansi kepada publik.
Terungkap bahwa faktor ketergantungan pada impor dari negara tertentu, faktor cuaca, dan realisasi jadwal impor sebagai faktor penyebab tingginya harga bawang putih belakangan ini.
Sebagaimana diketahui, KPPU belakangan ini aktif melakukan pemantauan atas harga dan ketersediaan bawang putih di pasar secara nasional.
Ketua KPPU M. Fanshurullah
Asa menuturkan, KPPU sudah turun langsung di 7 wilayah kerja untuk melakukan pengecekan komoditas bawang putih.
“Memang ada kecenderungan harga turun, namun kebanyakan masih tinggi. Kami mencari persoalannya apa dan dari mana. Rupanya, Harga Eceran Tertinggi (HET) masih menggunakan data Bapanas tahun 2019. Jadi kami mengumpulkan pihak-pihak terkait guna meningkatkan transparansi publik sekaligus menentukan posisi atau kebijakan internal KPPU atas persoalan tersebut,” kata Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pertemuan mengatakan, faktor cuaca menjadi hal yang paling penting terkait impor bawang putih saat ini. Sebagai informasi, 95% komoditas bawang putih nasional berasal dari impor, sisanya ditanam petani lokal.
Saat ini, realisasi impor bawang putih sebanyak 127.542 ton dengan total distribusi di 16 wilayah di Indonesia hingga Februari 2023 sebesar 43.046 ton. Impor bawang putih yang masuk di Indonesia hanya melalui Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar.
Sedangkan Indonesia memiliki 43 importir bawang putih yang tersebar di 9 provinsi.
Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mendapat informasi bahwa harga bawang putih yang mahal yang salah satunya disebabkan kendala cuaca hujan di Tiongkok. Kualitas bawang putih yang tiba di Indonesia menjadi rendah, karena kondisi bawang putih sudah basah terkena hujan.
“Izin impor bawang putih dari akhir tahun 2023, masih bisa dijual sampai April 2024. Jadi harga masih stabil, menggunakan harga lama. Tapi setelah April 2024 di mana kualitas bawang putih menurun, harga baru impor dari Tiongkok pun sudah mahal,” katanya.
HET komoditas bawang putih dari Bapanas diketahui sebesar Rp32.000 per kg. Namun tidak dijelaskan di tingkatan mana HET ini berlaku, baik di distributor, agen, atau penjual eceran. HET ini juga melingkupi seluruh Indonesia.
Sebagai solusi, KPPU minta Bapanas menetapkan harga komoditas bawang putih per wilayah agar terukur, serta
menghindarkan potensi kartel baik di importir, agen, maupun penjual eceran.
Atas informasi bahwa impor bawang putih hanya berasal dari Tiongkok, KPPU juga akan menganalisis apakah jika ada perubahan kebijakan terkait importasi, akan terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat atau permainan harga paska perubahan
kebijakan.
Masukan lain yang ditangkap dari FGD ini adalah penghapusan program wajib tanam bagi importir karena swasembada bibit bawang putih yang akan dicapai melalui kebijakan ini
terbukti gagal. Selain itu perlu ditiadakannya sistem quota karena tidak ada produsen dalam negeri yang perlu dilindungi mengingat 95% komoditas bawang putih berasal dari impor. Ini bisa menjadi masukan bagi saran dan pertimbangan KPPU ke depan.
Sebagai informasi, KPPU pada tahun 2019 sudah mengeluarkan saran pertimbangan kepada Kementerian Kemendag dan Kementan terkait komoditas ini. Di mana KPPU mendukung upaya Pemerintah melakukan swasembada bibit bawang putih sampai target pencapaian di tahun 2021.
KPPU juga menyarankan melakukan penyederhanaan prosedur impor bawang putih konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, yang melibatkan Kemendag dan Kementan. Sehingga mengurangi potensi kelangkaan pasokan dan penguasaan pasar oleh sekelompok
pelaku usaha.
Dalam FGD, terdapat usulan mengenai mekanisme alternatif kuota, yaitu
penetapan tarif yang disuarakan oleh beberapa peserta. Mekanisme tersebut masih memerlukan diskusi lebih lanjut dengan Pemerintah.
