BIDIK NEWS | GRESIK – Tersangka OTT BPPKAD, M. Muchtar akan menempuh langkah hukum dengan melakukan Pra Peradilan dalam waktu dekat. Hal tersebut dijelaskan kuasa hukum tersangka, Hariadi SH. Menurutnya, tidak ada unsur dan bukti yang kuat kliennya di jadikan tersangka.
“Kami akan menempuh langkah hukum dengan melakukan pra peradilan. Pasalnya, OTT yang dilakukan oleh Kejari Gresik tidak mendasar dan tidak ada unsur pidana korupsinya, ” tegas Hariadi.
Masih menurutnya, potongan insentif yang dijadikan dasar penyidik melakukan OTT dibenarkan dalam dalam PP No. 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian insentif dan pemungutan pajak dan restribusi daerah.
Berdasarkan Peraturan pemerintah no. 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian insetif dan pemungutan pajak dan restribusi daerah.
Dalam aturan ini, diterangkan bahwa institusi BPPKAD berhak mendapatkan insentif dari penerimaan besarnya pajak. Untuk tingkat Kabupaten uang insentif yang diterima pegawai sebesar 5 persen.
“Itu kan hak mereka, dan ketika uang itu dipotong dan berikan kembali dengan potongan yang variatif kan gak ada masalah. Pemotongan itu kan berdasarkan kesepakan bersama, dan tidak ada paksaan. Buktinya ada juga pegawai yang tidak memberikan uang insentif tidak ada sanksi, ” tegasnya.
Jika tidak ada yang dirugikan dan tidak paksaan berarti ini kan masuk ke rana pidana umum bukan pidana korupsi.
“Penyisihan dana insentif itu dikumpulkan oleh sekretaris dan di gunakan untuk kepentingan OPD yang bersangkutan, seperti rekreasi, THR dan diberikan pada pegawai ASN yang tidak mendapatkan insentif tersebut,” urainya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik Andri Dwi Subianto akan menghadapi pra peradilan yang diajukan tersangka. ” tim kami sudah siap jika mereka melakukan pra peradilan, ” tegasnya.
Masih menurutnya, dalam pra peradilan yang dimasalahkan kan status tersangkanya. “Kami menetapkan status tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup yakni saksi dan barang bukti, ” jelasnya. (him)
