SURABAYA l bidik.news – Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jatim telah merampungkan laporannya terkait evaluasi kinerja sejumlah perusahaan pelat merah. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Erick Komala, mendesak adanya langkah tegas dan nyata dari pemangku kebijakan, termasuk opsi penutupan bagi BUMD yang terus menjadi beban daerah.
Menurut Erick, pembentukan Pansus BUMD ini menjadi indikator kuat bahwa terdapat persoalan fundamental dalam pengelolaan perusahaan daerah yang harus segera dibenahi. Ia menekankan bahwa perbaikan kinerja tersebut harus diinisiasi langsung oleh pucuk pimpinan.
“Semua pihak harus melek dengan adanya Pansus ini. Dibentuknya Pansus berarti ada sesuatu yang tidak benar. Namun, perbaikan kinerja ini harus dimulai dari pucuk pimpinan. Harus ada kemauan (political will) dari stakeholder, dalam hal ini Gubernur, untuk memperbaikinya. Kalau sudah tidak ada kemauan, mau dibentuk Pansus berapa kali pun akan percuma,” tegas Erick pada Rabu ( 6/5/2026 ).
Lebih lanjut, Politisi PSI asal Dapil Metropolis Surabaya ini menyoroti kelemahan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh BUMD, khususnya terkait rangkap jabatan dan kompetensi jajaran pimpinan. Ia mengungkapkan masih banyak komisaris yang memegang dua jabatan sekaligus, yakni di tingkat induk perusahaan dan anak perusahaan.
Dari sisi manajemen operasional, Erick mendorong agar kursi direksi diisi oleh figur profesional yang kompeten di bidangnya. Ia mencontohkan brain drain (larinya tenaga ahli) di mana tenaga-tenaga profesional asal Jawa Timur justru banyak direkrut untuk memimpin BUMD di Jawa Tengah.
“Ini kan berarti kita harus mengoreksi diri.
Bagaimana caranya menempatkan orang profesional yang memang betul-betul bisa menjalankan lini bisnis BUMD untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan lagi BUMD yang kuat, seperti Bank Jatim, yang terus-terusan mengatrol semuanya,” paparnya.
Untuk menyehatkan ekosistem perusahaan daerah, Erick mendorong penerapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang ketat bagi seluruh jajaran manajemen BUMD. Jika tidak mencapai target, perombakan direksi hingga penutupan perusahaan adalah langkah rasional yang harus diambil.
“Bikin KPI untuk semuanya. Kalau memang tidak bisa kerja, diganti. BUMD yang terus merugi ditutup saja, mau apa lagi? Berbeda cerita jika perusahaan itu menyerap banyak tenaga kerja, kita mungkin akan berpikir dua kali karena pertimbangan faktor sosial. Tapi kan ini tidak,” tegas Erick yang duduk di komisi A DPRD Jatim bidang hukum dan Pemerintahan .
Sebagai tindak lanjut dari evaluasi ini, Erick menyebut bahwa Pansus telah menyusun rekomendasi komprehensif, di mana opsi rasionalisasi seperti penggabungan (merger) dan penutupan perusahaan menjadi poin utama.
“Hasil rekomendasi kita nanti banyak, laporannya sudah ada kemarin. Ada perusahaan yang direkomendasikan untuk ditutup, ada juga yang digabung (merger). Untuk detail perusahaan mana saja yang ditutup dan di-merger, semuanya sudah terdata secara detail di laporan kami,” pungkas Erick Komala yang juga anggota pansus BUMD .( Rofik )
