SIDOARJO l bidik.news – Ketua Komisi C DPRD Jatim bidang anggaran Adam Rusydi, menerima sejumlah aspirasi krusial dalam agenda serap aspirasi reses yang digelar di Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu isu paling menonjol yang disuarakan adalah keluhan terkait kesejahteraan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu yang dinilai mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim ini mengungkapkan, banyak guru yang merasa kebijakan pengkajian saat ini tidak adil , terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Berdasarkan aturan yang ada, penyesuaian gaji memang mengacu pada pendidikan terakhir, namun hal ini dinilai mengabaikan masa kerja pengabdian.
“Faktanya hari ini banyak guru yang sudah memiliki masa pengabdian cukup lama. Rasa-rasanya sangat tidak fair ketika masuk skema paruh waktu, gajinya justru turun cukup jauh. Yang dulunya menerima sekitar Rp3 juta, sekarang menjadi Rp1,6 juta,” ujar Adam Rusydi saat gelar reses dengan menghadirkan para guru P3K se Sidoarjo pada Rabu ( 11/2/2026 ).
Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi dan menerbitkan kebijakan diskresi khusus bagi para guru tersebut.
Ia berharap adanya keberpihakan negara terhadap guru yang telah lama mendedikasikan dirinya bagi dunia pendidikan agar kesejahteraannya tidak tergerus oleh perubahan status kepegawaian.
Salah satu guru yang hadir di acara tersebut Dewi menyampaikan buat apa status guru P3K kalau gajinya malah turun.
” Mending tidak usah status guru P3K pak kalau gaji kita turun dratis , ” ujarnya.
Selain isu pendidikan , banyak guru yang mengeluhkan sekolahan nya sekarang mudah banjir .
Terkait permasalahan infrastruktur khususnya banjir yang melanda disekolah Negeri Sidoarjo , menurut Adam Rusydi , penanganan banjir di lingkungan sekolah tidak bisa diselesaikan secara parsial hanya dengan pembangunan fisik sekolah semata, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (leading sector).
“Masalah banjir ini cukup kompleks. Tidak mungkin kita hanya sekadar memperbaiki bangunan SMA-nya saja, tapi harus melihat leading sector di wilayah tersebut. Ini tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat,” jelas Adam Rusyidi yang maju Dapil Sidoarjo.
Adam menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dan menyampaikan rencana desain (plan-design) penanggulangan banjir. Sebagai legislator provinsi, Adam berkomitmen untuk mengawal usulan tersebut dan mengomunikasikannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami akan kawal dan komunikasikan ke provinsi berkaitan dengan plan-design ini. Kita akan petakan mana pekerjaan yang bisa diambil alih oleh provinsi, sehingga tercipta kerja sama yang baik antar-institusi pemerintah untuk menuntaskan masalah banjir ini,” pungkas Adam. ( Rofik )
