SURABAYA l bidik.news– Gagasan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak bakal berdampak pada nasib petani garam, khususnya di Madura. Dengan dibukanya kran impor komoditi tertentu seluas -luasnya tentunya nasib petani garam di Madura menjadi ancaman.
Anggota DPRD Jawa Timur dapil Madura, Nurul Huda menegaskan, jika memang gagasan itu terwujud, maka petani garam harus mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat garam menjadi salah satu komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Jika dihapus tentunya petani garam di Madura butuh perhatian khusus dari pemerintah,” ujar pria yang akrab dipanggil Ra Huda pada Jumat ( 11/4/2025).
Politisi PPP ini meminta adanya imbal balik sebagai bagian penghapusan kuota impor yakni memperhatikan kesejahteraan petani garam. Impor garam tanpa batas akan merugikan petani garam. Mengingat selama ini stok garam petani melimpah, karena produksi garam juga melimpah akibat kemarau panjang.
“Sedangkan serapan garam oleh pabrikan pengolah garam (procesor) mulai dibatasi karena gudang stok penuh,” ucapnya.
Ra Huda tidak ingin gagasan penghapusan tersebut akan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang. Dengan begitu, dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal.
Ra Huda menyebut harga jual garam rakyat pada musim produksi garam tahun ini murah, yakni Rp800 per kilogram. Harga itu lebih murah, jika dibandingkan biaya pokok produksi yang mencapai Rp830 per kilogram.
“Ini yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan garam petani tersebut dengan mencari solusi yang tepat agar hasil produksi garam rakyat tahun ini yang melimpah tidak sampai menumpuk tidak terserap pasar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan kuota impor dihapus untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak. Mantan menhan tersebut menilai perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin. Tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah. Ia meminta semua pihak diberikan kebebasan untuk impor.
“Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas,” sebut Prabowo beberapa hari lalu dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta.
Menurutnya,Prabowo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memberikan angin segar kepada dunia usaha. Kebutuhan importasi yang mau dilakukan misalnya untuk bahan baku dan sebagainya lebih baik dimudahkan saja. Ia menilai pengusaha memiliki peran ekonomi yang besar di Indonesia. Khususnya dalam rangka membuka lapangan kerja. ( Rofik (
BANYUWANGI | bidik.news – Polresta Banyuwangi kembali menggelar kejuaraan balap motor trail (motocross) unik di area persawahan berlumpur, yang pesertanya...
