“Selain memenuhi kriteria tersebut di atas, pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.
Sedangkan pada poin keempat, Istu Hari menyampaikan, bahwa masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan Ormas di daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan Ormas.
“Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan Ormas di daerah dan atau membantu untuk mendukung kegiatan Ormas yang diselenggarakan di wilayah setempat,” katanya.
Sementara pada poin kelima, Istu Hari menambahkan, bahwa dalam Raperda itu dijelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan Ormas. Pada sisi pembinaan, dilakukan oleh Gubernur Jatim. Sedangkan untuk pengawasan, Gubernur membentuk tim terpadu pengawasan Ormas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
“Selain beberapa norma atau ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga diatur ketentuan mengenai kewajiban Pemprov untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Raperda ini paling lambat tiga bulan sejak Raperda ini diundangkan,” tandasnya.( rofik)












