“Kemudian, melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas di provinsi dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang politisi Partai Golkar tersebut.
Sedangkan pada poin kedua, Istu Hari menyebut, dijelaskan norma mengenai perencanaan pemberdayaan Ormas yang merupakan garis-garis besar dalam penyelenggaraan pemberdayaan Ormas. Hak itu dilakukan agar nantinya pemberdayaan ini benar-benar menjadi instrumen pemecahan dan penyelesaian masalah serta prioritas dalam mendukung kebutuhan Ormas.
“Selain itu, penyusunan rencana program pemberdayaan Ormas harus dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan Ormas dengan cara menjaring aspirasi dari pengurus Ormas dan atau masyarakat,” imbuhnya.
Selanjutnya, pada poin ketiga, dijelaskan norma mengenai pelaksanaan pemberdayaan Ormas yang merupakan substansi utama dalam Raperda ini. Norma tersebut, diatur dalam Bab IV yang menguraikan beberapa bentuk program atau kegiatan dalam pemberdayaan Ormas.
Kegiatan atau program tersebut, meliputi fasilitasi kebijakan yang dilaksanakan melalui pembentukan Produk Hukum Daerah yang mendukung pemberdayaan Ormas. Lalu, penguatan kapasitas kelembagaan Ormas yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan. Kemudian, penguatan kualitas sumber daya manusia Ormas yang dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan kursus.
Istu Hari juga mengungkapkan, bahwa dalam Bab IV diatur pula ketentuan mengenai kriteria Ormas yang dapat menerima program pemberdayaan. Di antaranya, berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar, serta diutamakan memiliki struktur kepengurusan tingkat Provinsi Jatim dan sekurang-kurangnya memiliki tingkat kepengurusan pada 10 kabupaten/kota di daerah.












