SURABAYA – DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pembahasan Perda Ormas tersebut, telah memasuki agenda laporan pimpinan komisi- Komisi
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio dalam laporannya menyampaikan, bahwa awalnya materi muatan Raperda ini terdiri atas 12 Bab dan 43 pasal. Namun, setelah meminta masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya Gubernur Jatim, maka kemudian dilakukan penyederhanaan.
“Komisi A selaku Komisi Pembahas Rancangan Perda ini melakukan simplifikasi atau penyederhanaan muatan materi rancangan Perda menjadi 8 bab dan 28 pasal,” kata Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio saat menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (25/11/2021).
Ia menerangkan, dalam 8 pasal di Raperda tersebut juga dijelaskan mengenai tiga bentuk pemberdayaan Ormas. Yakni, fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi kebijakan ini berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
“Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan itulah diusulkan Raperda ini,” jelas dia.
Dalam laporannya tersebut, Istu Hari menjabarkan, bahwa terdapat beberapa materi muatan atau norma yang menjadi substansi dalam Raperda ini. Pada poin pertama, berisi lima kewenangan yang dimiliki Pemprov Jatim mengenai pemberdayaan Ormas. Mulai dari menyusun kebijakan pemberdayaan Ormas, menyusun perencanaan pemberdayaan Ormas, serta melakukan kerjasama dalam rangka pemberdayaan Ormas.












