SURABAYA | bidik.news – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi Pentahelix untuk menyusun peta jalan yang solutif, guna mendorong transformasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global.
Kolaborasi Pentahelix meliputi unsur akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media tersebut seiring komitmen dari Kemenko PM untuk meninggalkan pola perumusan kebijakan yang bersifat top-down atau “dari atas ke bawah”.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui 2 kegiatan strategis yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM di Surabaya, Kamis (11/12/2025).
Adapun kegiatan tersebut Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk “Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” di Universitas Airlangga (Unair) dan Dialog bersama Deputi dengan tema “SMK Go Global” di SMKN 10 Surabaya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison mengatakan, pelibatan unsur pentahelix bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di balik meja. Kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus lahir dari percakapan yang tulus, perdebatan yang konstruktif, dan pemahaman mendalam atas ‘belanja masalah’ yang kami temukan langsung di lapangan,” ujar Leon di hadapan para peserta FKP di Unair.
Melalui rangkaian kegiatan “Belanja Masalah” di Surabaya tersebut, menurut Leon, Kemenko PM bertekad memastikan bahwa kebijakan transformasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pendidikan vokasi benar-benar menjawab tantangan riil di lapangan.
Urai Hambatan Struktural & Kultural UMKM
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi FKP didasarkan pada posisi strategis provinsi ini sebagai salah satu barometer ekonomi nasional. Leon menyoroti bahwa tantangan UMKM saat ini sangat kompleks. Mulai dari pola pikir (mindset) kewirausahaan yang perlu diubah, hingga hambatan akses pasar digital.
“Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor (Go Global). Ini bukan hanya soal modal, tapi soal literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem. Melalui dialog hari ini, kami menyusun peta jalan yang solutif untuk mengatasi problem struktural tersebut,” tegas Leon.
Salah satu solusi konkret yang sedang digodok dipaparkan oleh Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim. Ia mengenalkan rancangan Program ‘Pasar 1001 Malam’.
“Kami melihat banyak aset pemerintah yang ‘tidur’ atau belum optimal. Program ‘Pasar 1001 Malam’ akan mengaktivasi aset-aset tersebut menjadi ruang promosi dan transaksi yang produktif bagi UMKM. Ini selaras dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan penyediaan minimal 30% area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil,” jelas Muslim.
Siapkan Generasi Vokasi yang Kompetitif
Usai kegiatan FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan agenda “Belanja Masalah” dengan berdialog bersama guru dan siswa di SMKN 10 Surabaya. Kunjungan ini untuk memotret kesiapan pendidikan vokasi dalam menyuplai talenta bagi sektor riil dan menjadi calon pekerja migran Indonesia dalam program SMK Go Global.
Leon menekankan bahwa siswa SMK adalah calon tulang punggung ekonomi, baik sebagai tenaga kerja terampil di dalam dan luar negeri maupun wirausahawan baru.
“Dialog di SMKN 10 ini membuka mata kami tentang gap yang masih ada antara kurikulum, perangkat pendidikan dan kebutuhan industri. Masukan dari para guru dan siswa hari ini menjadi bahan bakar utama kami dalam menyempurnakan program ‘SMK Go Global’. Kami ingin memastikan lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tapi siap berkompetisi di level global,” tambah Leon.
Menutup rangkaian kunjungan kerja di Surabaya, Leon menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah adalah kunci.
“Tujuan kami satu, memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat. Model dialog partisipatif seperti di Surabaya ini akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM ke depannya,” pungkasnya.
