BLITAR | BIDIK NEWS – Prestasi membanggakan kembali diraih Kota Blitar. Untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Harry Purwaka kepada Plt. Wali Kota Blitar, Santoso di kantor BPK RI Perwakilan Surabaya belum lama ini.
Turut mendampingi, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto, Inspektur Daerah Suharsono dan Kepala BPKAD Widodo Saptono.
Santoso mengapresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan. Mantan Sekda Kota Blitar ini berharap, opini WTP ini menjadi pemacu aparatur sipil negara (ASN) di Kota Blitar untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
“Dari tahun ke tahun kriteria penerima WTP semakin sulit. Opini ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemkot Blitar memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Kuncinya adalah konsistensi dalam menerapkan aturan pengelolaan keuangan. Juga peran pengendali intern juga berfungsi dengan baik,” kata Santoso.
Secara khusus, Santoso juga mengapresiasi peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kota Blitar yang sudah bekerja keras mewujudkan opini WTP ini. “APIP saat ini perannya dominan dan memang dibutuhkan, APIP yang memahami aturan, mengarahkan dan memotivasi OPD dalam melaksanakan peraturan perundangan,” jelasnya.
Setelah diraihnya penghargaan ini, Santoso berharap seluruh OPD terus belajar dan melakukan penyempurnaan agar opini WTP ini dapat dipertahankan.
Opini WTP ini didapat berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkot Blitar di 2018. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akuntansi pemerintahan, Kecukungan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Widodo Saptono menambahkan, ada 3 langkah kunci yang dilakukan Pemkot Blitar sehingga meraih WTP. Pertama, Komitmen pimpinan daerah untuk membangunan pengelolaan keuangan yang akuntabel, trasnparan, dan mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Kedua, ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundangan oleh aparatur. Ketiga, berfungsinya pengendalian intern.
“Saya mengakui dari tahun ke tahun meraih WTP kriterianya semakin sulit. Peran APIP penting dalam mewujudkan opini tertinggi dalam penilaian BPK ini. Dengan peran APIP, langkah-langkah preventif dapat dilakukan oleh pengendali internal. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah,” pungkas pria murah senyum ini. (nyoto)











