SIDOARJO | BIDIK.NEWS – Dalam rangka mengenalkan ke masyarakat Undang Undang (UU) No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka Badan Kesehatan Indonesia Raya ( Kesira ) Jawa Timur menggelar sosialisasi tentang Penyandang Disabiltas dengan menggandeng Dinas Sosial Jawa Timur.
Menurut Ketua Kesira Jatim dr.Benjamin Kristianto Mars mengatakan sebenarnya UU ini sudah ada sejak tahun 2016, tetapi kita sayangkan jangan sampai setelah UU ini terbentuk tetapi tidak dijalankan atau tidak diaplikasikan ketingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota.
“Hari ini kita menggelar konsulidasi UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabolilitas di Jatim , dan kebetulan Jawa Timur ternyata tahun 2013 sudah memiliki Perda tentang Disabilitas, ” terang dr.Benjamin pada Sabtu ( 6/8/2022 ).
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menegaskan Perda soal Disabilitas yang di miliki Pempov Jatim sejak tahun 2013 tidak mengacu pada UU No 8 tahun 2016 karena UU tersebut baru keluar pada tahun 2016 .
“Saat ini Komisi E DPRD Jatim bekerja sama dengan Dinsos Jatim sedang menggodok Perda baru yang menyesuaikan atau mengadaptasi dari pada tingkat tingginya yaitu UU no 8 Tahun 2016,” jelas dr.Ben sapaan akrab dr.Benjamin Kristianto Mars.
Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini menambahkan pada UU No 8 Tahun 2016 ini banyak sekali fasilitas- fasilitas yang di berikan kepada penyandang disabiltas, salah satunya adalah fasilitas menaiki kendaraan umum atau sejenisnya tidak dikenakan biaya atau free bagi penyandang disabilitas.
“Itu kan hak wewenang yang bisa di bantukan kepada saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas atau kecacatan. Diharapkan ini menjadi motifator atau rangsangan kepada daerah- daerah lain yang ada di Kabupaten/Kota melakukan hal yang serupa kepada penyandang disabilitas,” ucap pemilik RS.Sheila Medika Juanda- Sidoarjo.
Pria asli Sidoarjo ini juga menyampaikan bahwa semua orang ingin lahir sempurna.Tapi karena takdir berkata lain ketika mereka di lahirkan. Oleh karena itu mereka harus kita bantu supaya dengan kekurangan yang mereka miliki, mereka bisa berkembang baik dan lebih sempurna sehingga mereka para penyandang disabiltas bisa sekolah dengan baik dan bekerja dengan sempurna supaya mereka bisa menjadi manusia yang mandiri.
Terkait dengan masalah kependudukan bagi para penyandang disabilitas, dr .Ben menjelaskan apabila menghadapi kendala dalam mengurus KTP, KIS, KIP dan KSK mereka bisa berhubungan dengan Dinsos dan langsung akan di lingkan dengan Dinas Kependudukan.
“Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti kita. Dinsos Jatim akan menjembatani membatu para penyandang disabilitas untuk memperoleh surat-surat.Dinsos siap membatu mengelingkan kepada Dinas Kependudukan untuk mempermudah para penyandang disabilitas untuk mendapatkan nomor induk sehingga mereka bisa mendapatkan haknya yang sama seperti kita,” pungkas dr.ben.
“Sosialisasi implementasi UU No 8 tahun 2016 di gelar sengaja mengundang para penyandang disabilitas. Kesira Jatim memberikan bantuan kursi roda dan hadiah bagi penyandang disabilitas,” imbuh dr.Ben.
Sedangkan wakil ketua Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menambahkan meskipun UU No 8 tahun 2016 sudah diundangkan tetapi kita masih banyak tantangan karena dari provinsi maupun kabupaten/kota belum mengeluarkan Perda.karena UU itu bisa efektif dan benar- benar berdampak pada masyarakat harus ada Perda – Perda.
“Orang-orang penyandang disabilitas yang memakai kursi roda bila masuk gedung pemerintahan ataupun fasilitas umum tidak menyediakan tempat jalan untuk kursi roda,” ucapnya.
Ini hendaknya di tempat tempat di tingkat Provinsi, kabupeten/kota wajib ada perda yang mewajibkan pemilik gedung ,pemilik hotel dan pemilik restoran wajib menyediakan jalan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
“Pemerintah daerah harus punya regulasi khususnya dinas sosial harus menegakkan dan mengawasi serta melihat gedung apa sudah menyediakan jalan bagi pengguna kursi roda,” pungkas adik kandung Prabowo subianto. (rofik)
