SURABAYA l bidik.news – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Muhamad Arbayanto menegaskan masih melihat banyak UPT pada sejumlah Dinas mitra kerja Komisi B bidang perekonomian ini kurang optimal. Hal ini di sampaikan ketika Komisi B DPRD Jatim saat melakukan Rapat kerja ( Raker ) dengan Biro Perekonomian pada Jumat kemarin 23 mei 2025.
” Perlu adanya Revitalisasi pada UPT yang menjadi mitra kerja Komisi B. Tupoksi nya atau core busines yang di amanatkan tidak sesuai dengan tupoksi UPT , ” terang Muhamad Arbayanto saat di temui usai Raker pada Jumat ( 23/5/2025).
Politisi asal Partai Demokrat ini meminta supaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merevitalisasi sejumlah UPT yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jawa Timur, supaya kinerjanya menjadi maksimal.
” Pak Kabiro Perekonomian saya minta UPT pada OPD mitra kerja kami agar merevitaliasi supaya UPT tersebut bisa optimal sesuai apa yang diamanatkan core businesnya , ” ucapnya.
Selain itu Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menegaskan dari hasil kunjungan kerja ( Kunker ) komisi B DPRD Jatim ke sejumlah daerah banyak UPT yang tidak optimal menjalankan sesuai tupoksinya sehingga melenceng dari kewenangan.
Apalagi banyak UPT yang lahannya luas namun terbengkalaikarena tidak terpakai . Padahal jika dioptimalkan potensinya dengan support anggaran yang cukup akan memberikan nilai tambah besar bagi APBD maupun non-fiskal .Ini akan mensupport aspek pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti sejumlah UPT di Dinas Peternakan, Dinas Pertanian , Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pria yang terpilih asal Dapil Vl Malang Raya ini mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong kegiatan yang mengarah pada terbukanya pasar ekspor terhadap produk komoditas pertanian, perkebunan dan UMKM. ” Visi Jawa Timur sebagai gerbang baru perekonomian jangan hanya diorientasikan pada Jatim sebagai bufferstock penopang kebutuhan domestik saja ,” jelasnya .
Faktanya, lanjut Arbayanto , impor kita lebih tinggi daripada ekspor. Produk masyarakat Jawa Timur harus ditingkatkan nilai tambahnya dengan masuk pasar ekspor. Sangat merugi kalau kita hanya dijadikan penyangga pasar domestik , sementara pasar ekspor diambil Provinsi lain.
Menyambut kondisi swasembada beras, misalnya, sangat mungkin kita akan jadi negara eksportir beras ke depan. Sejak sekarang kita harus memastikan yang diekspor adalah beras dari Jatim. ” Beras Cetar Jatim kalau bisa tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi domestik , tapi juga masuk pasar ekspor. Sehingga misi dagang internasional harus disupport secara anggaran. Bukan hanya beras, tapi banyak komoditas Jawa Timur lainnya harus masuk pasar ekspor,” pungkas Mantan Komisioner KPU Jatim . ( Rofik )











