SURABAYA | bidik.news – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jatim, Dudung Rudi Hendratna menyampaikan, hingga akhir September 2025, kinerja APBN Jatim menunjukkan capaian positif dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp178,56 triliun (63,15% dari target).
“Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan berkontribusi Rp171,86 triliun (61,97%) dan PNBP melampaui target dengan capaian Rp6,69 triliun (123,11%). Sementara itu, realisasi belanja
negara mencapai Rp92,09 triliun (72,97%), terdiri dari belanja K/L Rp28,64 triliun dan Transfer ke Daerah Rp63,45 triliun,” kata Dudung saat press conference ALCo APBN KiTa Regional Jatim hingga September 2025, Rabu (22/10/2025).
Dijelaskan Dudung, dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto Jatim tercatat Rp71,32 triliun, dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar Rp47,37 triliun (56,2%). Kinerja Bea dan Cukai juga tumbuh positif dengan realisasi Rp100,54 triliun (67,55%), didorong oleh peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar seiring kenaikan harga CPO.
“DJKN Jatim juga mencatat realisasi lelang Rp4,19 triliun (76,91%) dan PNBP
lelang Rp132,94 miliar (106,46%), menunjukkan pengelolaan aset negara yang efisien. Realisasi belanja pemerintah pusat di Jatim hingga 30 September 2025 menunjukkan
tren positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya.
Komponen belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp18,73 triliun (77,53%), diikuti belanja barang Rp7,40 triliun (52,77%), belanja modal Rp2,41 triliun (42,27%), dan bantuan sosial
Rp99,66 miliar (71,79%).
“Komposisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur, memperkuat layanan publik, dan mendorong pembangunan infrastruktur produktif,” kata Dudung.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp938 miliar, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan capaian tertinggi ke-3 nasional. Program ini telah menjangkau lebih dari 4,16 juta penerima manfaat (47%) dari target, dengan dukungan 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok di 38 kabupaten/kota.
Dudung kembali menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi pilar utama ketahanan fiskal daerah. “Kinerja
perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Dudung.
Melalui sinergi antarunit Kemenkeu, Jatim berkomitmen menjaga momentum ekonomi, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memastikan setiap rupiah APBN memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
