DJPb Jatim: Realisasi Penyaluran Kredit di Jatim Capai Rp13,02 Triliun

SURABAYA | bidik.news – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur menyampaikan perkembangan ekonomi regional Jatim. Dimana inflasi bulanan pada bulan Mei sebesar 0,18%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,3%.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim, Taukhid menyampaikan, ini diakibatkan adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran hanya kelompok Transportasi yang mengalami delfasi (-0,05%). Sedang kelompok
pengeluaran lainnya mengalami inflasi.

“Inflasi tahunan di Jatim pada Mei 2023 sebesar 5,02% turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 5,35%. Meskipun turun, namun nilai ini
masih terlampau cukup jauh diatas target ADEM APBN yang hanya 3%,” kata Taukhid saat press conference APBN KiTa Regional Jatim hingga 31 Mei 2023 di Aula Mojopahit Gedung Keuangan
Negara Surabaya I, Senin (26/6/2023).

Ditambahkannya, masih tingginya
tingkat inflasi tahun ke tahun (YoY) di Jatim ini disebabkan tingginya inflasi beberapa kelompok pengeluaran, yaitu Transportasi (10,72%), Penyediaan Makanan dan Minuman (Mamin)/Restoran (7,13%) dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (5,56%). Sedang deflasi hanya terjadi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-0,24%).

Untuk ekonomi Jatim triwulan I/2023 mencapai Rp 712,63 triliun (ADHB) atau Rp 448,95 triliun (ADHK) atau tumbuh 1,02% dibanding triwulan IV/2022 (q-to-q) dan secara y-on-y, ekonomi Jatim tumbuh 4,95%.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Jatim triwulan I/2023 dari sisi Produksi ditopang oleh Industri Pengolahan (31,00%), dari sisi pengeluaran ditopang Konsumsi-RT (60,62%). Secara Nasional, pertumbuhan ekonomi Jatim memberi kontribusi 1,02% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

Untuk ekspor Mei 2023 mencapai US$1,89 miliar, naik 2,43% (y-on-y) dan 40,90% (m-t-m). Ditopang oleh Ekspor Non Migas US$1,79 miliar dengan kontribusi 94,67%. Impor Mei 2023 sebesar US$2,55 miliar, turun 1,44% (y-on-y) namun naik 24,15% (m-t-m) yang
didominasi Impor Non Migas US$2,17 miliar dengan kontribusi 85,08%.

Berdasarkan penggunaan barang, Impor bulan Mei 2023 terdiri dari bahan baku/penolong (72,89%), barang konsumsi (17,32%), dan barang modal (9,79%). Defisit Neraca Perdagangan
Mei 2023 tercatat US$0,66 miliar. Terdiri dari Defisit Sektor Migas US$0,28 miliar, dan Defisit Sektor Non Migas US$0,38 miliar.

Perkembangan Realisasi APBN Regional dan APBD Konsolidasian

Realisasi APBN Regional Pendapatan Negara Mei 2023 mencapai Rp 22,51 triliun, terkontraksi 4,73% (m-to-m) dan 4,04% (y-on-y). Kontraksi secara m-to-m pada Mei 2023 disebabkan kontraksi pada PPh (47,17%), PPN (6,04%), PBB (80,55%) dan PNBP BLU (16,70%).

“Kontraksi secara y-on-y pada Mei 2023 disebabkan oleh kontraksi pada PPN (12,07%), Cukai (12,82%), dan PNBP
BLU (45,01%). Penerimaan Pajak mencapai 45,00% (Rp45,86 triliun) dari target (Rp101,91 triliun), secara
nominal tumbuh 17,63% (y-to-d) ditopang pertumbuhan PPH,PPN dan terutama PBB,” ucap Taukhid.

Sedang jenis penerimaan perpajakan yang mencatatkan realisasi tertinggi adalah Pajak Penghasilan sebesar
49,77%. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 39,93% (Rp59,86 triliun) dari target (Rp149,90 triliun), secara nominal terkontraksi 5,65% (y-to-d) disebabkan perlambatan Penerimaan BK ,BM, dan Cukai.

Realisasi PNBP mencapai 60,35% (Rp 2,94 triliun) dari target (Rp 4,87 triliun), secara nominal tumbuh positif 3,56% ditopang baik oleh Penerimaan BLU dan PNBP Lainnya. Perubahan kebijakan
pengesahan BLU setiap bulan dapat dilaksanakan Satker BLU. Realisasi Belanja Negara pada Mei 2023 terserap Rp 8,57 triliun atau 7,01% dari alokasi TA 2023 sebesar Rp122,23 triliun. Terkontraksi 16,25% (m-to-m), namun tumbuh 25,79% (y-on-y).

Kontraksi secara m-to-m terjadi baik pada Belanja K/L maupun TKD masing-masing 19,08% dan 13,99%. Pertumbuhan secara y-on-y terjadi baik pada Belanja K/L maupun TKD masing-masing 39,04% dan 17,63%. Pada Mei dari total realisasi Rp 8,57 triliun, terdiri dari Realisasi TKD mencapai Rp 4,97 triliun (57,96%) dan Realisasi Belanja K/L Rp 3,60 triliun (42,04%).

Realisasi Belanja K/L mencapai 35,06% (Rp15,59 triliun) dari alokasi TA 2023 sebesar Rp 44,48 triliun, secara nominal tumbuh positif 3,87% (y-t-d). Pertumbuhan ditopang oleh belanja
pegawai dan belanja barang yang tumbuh positif baik nominal maupun presentase.

“Sementara pada belanja modal mengalami kontraksi secara nominal namun tumbuh secara presentase. Sedangkan pada belanja Bansos tumbuh positif secara Nominal, namun mengalami kontraksi secara persentase,” kata Taukhid.

Realisasi TKD mencapai 38,57% (Rp 29,99 triliun) dari alokasi TA 2023 sebesar Rp 77,76 triliun, secara
keseluruhan mengalami pertumbuhan positif baik presentase dan nominal masing-masing 5,52% dan 0,45%.

Realisasi APBD Konsolidasian
Realisasi Pendapatan Daerah cukup tinggi meski sedikit terkontraksi. Dengan realisasi Belanja Daerah cukup rendah hanya 23,73% maka terjadi surplus Rp15,91 triliun. Dengan Pembiayaan Netto Rp 5,02 triliun, saldo SILPA menjadi Rp 20,93 triliun.

Realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian se-Jatim hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 47,64 triliun (38,96% dari Target TA 2023). Realisasi Belanja Daerah APBD Konsolidasian se Jatim sebesar Rp 31,74 triliun (23,73% dari Alokasi TA 2023) didominasi oleh komponen Belanja Pegawai dengan proporsi 47,75%.

“Proporsi TKD terhadap Pendapatan Daerah 62,94%, ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan sumber
pendanaan APBD di Pemda se-Jatim,” ucap Taukhid.

Surplus Anggaran hingga 31 Mei 2023 tercatat Rp15,91 triliun, dengan Pembiayaan Bersih Rp5,02 triliun menghasillkan SILPA hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 20,93 triliun.

Sementara realisasi penyaluran kredit program di Jatim hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 13,02 triliun kepada
357.189 debitur. Diantaranya, penyaluran KUR Rp12,67 triliun kepada 261.436 debitur, UMi Rp 0,35 triliun kepada 95.753 debitur.

“Untuk penyaluran KUR mengalami kontraksi berdasarkan debitur maupun nominal, masing-masing 51,70% (debitur) dan 59,30% (nominal) dari capaian sepanjang 31 Mei 2022. Dan penyaluran UMi juga mengalami kontraksi baik debitur maupun nominal, masing-masing
20,41% (debitur) dan 27,04% (nominal),” pungkas Taukhid.