SURABAYA l bidik.news – Pemerintah diharapkan memperhatikan nasib perawat yang ada di Jawa Timur. Pasalnya, sampai sekarang perawat belum merasakan apa yang dinamakan sejahtera tersebut.
“Kalau pemerintah sekarang ini menggencarkan untuk menaikkan gaji guru sebagai bentuk mensejahterakan mereka, maka sudah selayaknya juga perawat juga harus disejahterakan, salah satunya harus dinaikkan gajinya,” kata wakil ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi DPW PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Jawa Timur, Sabtu ( 6/12/2024).
Menurut politisi Demokrat ini mengatakan sekarang ini kalau perawat yang sudah diangkat PNS dan bekerja di rumah sakit milik pemerintah sudah sejahtera. Namun, kata wanita asal Bojonegoro ini, keberadaan perawat yang masih honorer dan pegawai kontrak serta lainnya masih belum sejahtera.
“Bahkan, banyak sekali di Jawa Timur lulusan sekolah keperawatan masih banyak jadi pengangguran. Nasib mereka harus diperhatikan oleh pemerintah,” terangnya.
Oleh sebab itu, sambung Sri Wahyuni, pihaknya berharap agar pemerintah khususnya di Jawa Timur membuka seluas-luasnya lapangan kerja untuk perawat.” Selain yang honorer dan kontrak bisa diberikan kenaikan gaji dan yang lulusan sekolah perawat harus disegerakan diberi pekerjaan,” jelasnya.
Di Jawa Timur, lanjut Sri Wahyuni, jumlah desa ada 7.721 desa sehingga pihaknya berharap agar diberikan satu desa satu perawat dilakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi perawat di Jawa Timur.
“Sekarang ini lagi gencar disuarakan oleh PPNI agar program satu desa satu perawat direalisasikan. Pada saat presiden Jokowi sudah disampaikan pihak PPNI ketika menggelar pertemuan di Jakarta. Sekarang ini di era presiden Prabowo Subianto, saya berharap dan mendorong pemerintah untuk program satu desa satu perawat ini bisa direalisasikan. Saya optimis dengan jumlah desa yang ada di Jawa Timur sekarang ini bisa direalisasikan pelaksanaan program tersebut,”tandasnya. ( Rofik )
