JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak Selasa malam (14/1) melakukan audiensi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Kedatangan Wagub Emil ini berkaitan dengan tindaklanjut pembahasan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo, Tengger Semeru, Kawasan Selingkar wilis dan Lintas Selatan Jawa Timur.
Emil Dardak menegaskan, Perpres 80/2019 ini adalah adalah effort tambahan dari program ekonomi yang sudah ada saat ini. Terlebih kawasan industri seperti Kota Surabaya dan sekitarnya adalah menyumbang setengah ekonomi Jawa Timur. Selanjutnya kemudian ada dukungan dari pemerintah pusat yang menyiapkan 218 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun. Dimana investasinya adalah terbagi dalam tiga konsep pendanaan. Pertama berasal dari APBD/APBN sebanyak 110 Proyek dengan nilai investasi Rp 42,8 Triliun. Kedua, konsep pendanaan dari BUMN/BUMD sebanyak 19 proyek dengan nilai investasi Rp 68,1 Triloun. Ketiga KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) 72 Proyek dengan nilai investasi Rp 136,2 Triliun dan keempat. sumber pembiayaan dari swasta/BUMN 17 proyek dengan investasi Rp 47 Triliun.
Menurut mantan Bupati Trenggalek ini, sebenarnya konsep pendaan dari KPBU maupun swasta, peran BUMN sangat di harapkan. Salah satu contoh Surabaya pengembangan SIER, yang dikembangkan dengan konsep joint venture antara pemerintah pusat, provinsi Jatim dan kota Surabaya. “SIER itu telah membebaskan beberapa ratus hektar dan disewakan kepada pabrik-pabrik untuk dikembangkan disana. sehingga bisa menyerap tenaga kerja sangat besar,” terang Emil yang datang bersama beberapa kepala OPD atau PPMO (Provincial Project Management Office).
Selain itu, 85% proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019 adalah areanya BUMN, KPBU dan swasta. “Kami melihat area-area tertentu, sebagai contoh kami sadar sistem pendaaan secara KPBU, seperti Jalan Tol, LRT dan MRT pemain yang masih berkembang adalah dari BUMN paling berpengalaman, maka disinilah kami pertama kali road show memilih ke BUMN terlebih dahulu,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga mengaku sangat mensupport terlaksananya Proyek di Perpres 80/2019 ini. Sebagai satu kesatuan pemerintah provinsi jawa timur, DPRD Jatim juga sudah melakukan diskusikan dan pendalaman bersama Gubernur. Agar secara politik, DPRD Jatim juga memberikan dukungan. Apalagi manfaatnya cukup besar untuk masyarakat Jatim bila proyek-proyek ini bisa terealisasi. “Kami tahu Perpres ini akan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Maka hari ini kami ke Kementerian BUMN agar semua ini terealisasi dengan baik. membangun good governance. dan kami siap bekerja,” papar Kusnadi.
Ditempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir siap menindaklanjuti bahan yang disampaikan oleh Pemprov Jatim berkaitan Perpres 80/2019 ini. Pihaknya akan mengecek bagaimana posisi masing-masing BUMN dengan proyek-proyek tersebut. “Segera kita cek ke BUMN, kita nanti akan memanggil para BUMN, khusus buat Jawa Timur,” ucap Erick yang didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Ditambahkannya, BUMN sendiri juga punya program-program atau proyek sendiri yang diantaranya juga ada di Jawa Timur. Beberapa proyek besar yang penugasannya di BUMN juga ada di jatim itu akan di impact full. Untuk itu perlu dilakukan fisibiality study semua proyek tersebut agar bisa ditindaklanjuti dengan serius sampai terlaksana. Misalnya kalau BUMN maupun APBD tidak sanggup, tapi ada swasta yang siap maka hal tersebut bisa dipertimbangkan. “intinya di Perpres ini, bagi JAwa timut dan BUMN, Mana yang benar-benar bisa kongkrit. kita nggak mau yang gak kongkrit. kita harus mapping dulu. selain yang memang sudah ada di kementerian BUMN. Seperti kawasan Industri TPPI (Trans Pacific Petrochemical Industries) dan Rosneft di Tuban itu juga harus jalan,” pungkasnya.
