SURABAYA l bidik.news– Maraknya kasus kekerasan di tempat penitipan anak (daycare) mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni. Ia menilai, kejadian yang belakangan terungkap bukan sekadar kasus tunggal, melainkan sinyal adanya persoalan yang lebih besar dalam sistem pengawasan daycare.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, fenomena ini sejalan dengan pandangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebut kekerasan terhadap anak di daycare berpotensi menjadi fenomena gunung es.
“Kasus yang muncul biasanya karena ada rekaman CCTV atau laporan orang tua. Sementara anak usia dini belum bisa menyampaikan apa yang mereka alami. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya respons setelah kasus viral, tetapi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.
Sri Wahyuni menilai, rentetan kasus daycare di sejumlah daerah seperti Aceh dan Yogyakarta harus menjadi momentum bagi DPRD Jawa Timur untuk mengambil peran lebih besar.
“Kalau hanya imbauan, tentu dampaknya terbatas. Kita ingin ada langkah nyata agar Jawa Timur benar-benar hadir dalam melindungi anak,” tegasnya.
Ia mendorong agar DPRD tidak berhenti pada pernyataan moral, melainkan segera mengarah pada penguatan regulasi dan pengawasan di tingkat daerah.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyoroti lemahnya kontrol terhadap operasional daycare. Menurutnya, banyak perizinan yang masih bersifat administratif dan belum menyentuh kualitas layanan.
“Kita melihat ada celah dalam pengawasan. Ini harus segera diisi oleh pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.( Rofik )
