Komisi D Ingatkan Jangan Sampai Ganggu Prioritas Pembangunan di APBD Jatim

SURABAYA – Komisi D DPRD Jatim yang membidangi soal pembangunan  menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerjanya terkait progres persiapan percepatan realisasi Perpres No.80 tahun 2019.

Alasannya, masyarakat Jatim sangat antusias menyambut percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru, Lingkar Wilis dan Lintas Selatan, sehingga mereka juga berharap segera terealisasi agar kesejahteraan masyarakat Jatim terangkat.

Abdul Halim anggota Komisi D DPRD Jatim mengatakan bahwa tujuan pertemuan ini untuk mempertegas dan mempertanyakan dari realisasi Perpres No.80/2019. Mengingat, 218 proyek dengan anggaran hampir Rp.300 triliun secara multiyear dalam waktu 5 tahun itu tidak mudah di tengah kondisi perekonomian yang belum menentu.

“Makanya kami ingin mengetahui tugas-tugas dari OPD sebagai pelaksana teknis seperti apa, sehingga legislatif bisa menyamakan kesepahaman,” ujar Abdul Halim, senin (24/2).

Diantara tugas OPD yang disampaikan, lanjut Halim yakni mendukung dan menyiapkan kajian Fisibility Study (FS) dan Detail Engineering Detail (DED). “Namun tindaklanjut Perpres No.80/2019 itu mereka hanya menyatakan mendukung dan mendorong karena anggaran Perpres itu sebagian besar dari APBN sehingga perlu bersama-sama dengan DPRD Jatim dan anggota DPR RI dari Jatim untuk mendorong realisasinya,” jelasnya.

Pertimbangan lain, lanjut politisi asal Madura, Perpres No.80/2019 itu tidak menyebutkan sanksi jika tak terealiasi. Bahkan Jatim juga harus bersaing dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah yang juga memiliki Perpres No.79/2019 yang isinya hampir serupa.

“Itulah alasan kenapa sebagai wakil rakyat Jatim, saya juga belum berani mensosialisasikan Perpres No.80/2019 ke konstituen. Sebab realisasinya sangat bergantung pada anggaran yang diberikan pemerintah pusat,” dalih Abdul Halim.

Ia mengakui proyek Perpres No.80/2019 di Madura cukup banyak dengan anggaran hampir Rp.6 triliun. Diantaranya, reaktifasi jalur kereta api, pembangunan pelabuhan Tanjung Pandan, pelebaran jalan nasional, perbaikan jalan jalur selatan Madura, Islamic Science Park dan masih banyak lagi.

“Kami berharap yang diprioritaskan itu mana saja sehingga DPRD Jatim bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat supaya proyek tersebut berjalan lancar,” kata politisi asli Bangkalan Madura.