SURABAYA – Perkembangan Program East Java Smart Province melalui big data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Timur mulai dipertanyakan Komisi A DPRD Jatim. Sejak dicanangkan pada awal pelantikan Gubernur Khofifah-Emil Februari lalu, sampai sekarang tidak ada perkembangan yang berarti.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Bayu Airlangga mengungkapkan, Big Data yang menjadi domain Dinas Kominfo, updatenya masih terisi 30% saja. Ini artinya sama dengan kondisi pada bulan Februari 2019 lalu. “Saya dapat informasi Februari lalu update Big Data masih 30% terisi, belum lama ini saya cek lagi ke Pak Ardo (Kepala Dinas Kominfo Jatim) saat hearing dengan Komisi A ternyata belum ada perkembangan,” jelas Bayu di Ruang kerjanya, Rabu (13/11).
Pada dasarnya, lanjut Bayu, DPRD Jatim ingin agar program tersebut dapat di finalkan. Artinya big data yang berisi pusat data seluruh kebutuhan dan perkembangan Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota segera dimanfaatkan public. “Dari penjelasan Dinas Kominfo saat itu, masih kesusahan masalah anggaran yang kurang,” ungkapnya.
Jika memang masalahnya adalah anggaran yang kurang, lanjut Bayu, tentunya Dinas Kominfo harus tetap ada progress dan tidak jalan ditempat seperti sekarang ini. Karena sebelum program itu dicanangkan, pasti sudah ada perencanaan anggaran. “Saya rasa Kalau memang susah dalam anggaran, seharusnya dibahas sebelumnya. Karena setiap program pasti ada perencanaan anggarannya, bukan setelah ini diluncurkan, ditengah jalan berhenti, ini kurang bagus,” kritik politisi Partai Demokrat ini.
Bayu berharap, pada sisa waktu tahun 2019 ini ada perkembangan yang berarti dalam program big data dan command centre untuk menunjang East Java Smart Province itu. Apalagi program ini menjadi salah satu andalan Pemerintah Provinsi Jatim untuk perkembangan teknologi dan menuju era teknologi 4.0. “Kami harap agar segera cepat ditindaklanjuti, kami ingin big data itu segera Final,” pintanya.
Untuk diketahui, program big data atau pusat data adalah salah satu upaya pemprov Jatim mempermudah akses informasi kepada publik dengan lengkap dan akurat. Program ini dalam rangka memperbaiki East Java Smart Province yang sudah diresmikan sejak September 2018.
Di awal Gubernur Khofifah menjabat, big data itu rencananya akan dilengkapi commandcenter atau ruang komando yang berfungsi sebagai complain handling system atau sistem penanganan komplain. Ruang komando itu tidak hanya mampu untuk memantau kinerja OPD, tapi juga untuk menampung keluhan masyarakat atas semua pelayanan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim. (rofik)
