BANYUWANGI | bidik.news – Dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk penyempurnaan standar pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi menggelar Forum Konsultasi Publik, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut, bertempat di ruang Sinergi dan Spesial Mision KPPN Banyuwangi, dengan mengundang hadirkan perwakilan dari berbagai satuan kerja (satker) kementerian/lembaga pusat dan daerah, mitra kerja dan lembaga swadaya masyarakat. Hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi, Hermanto.
Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi ‘Kemenkeu Mendengar’ yang merupakan perwujudan dari semangat untuk menciptakan lingkungan kerja dan kebijakan yang berfokus pada pelayanan dan respons terbaik terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala KPPN Banyuwangi, Sugeng Winarno mengatakan, acara ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah manifestasi nyata dari komitmen KPPN untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Perwakilan satker dan lembaga yang hadir tidak hanya sebagai pendengar namun juga berpartisipasi aktif, berbagi pandangan, dan bersama-sama merumuskan layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya di KPPN Banyuwangi yang lebih baik.
“Masukan dari para pengguna layanan adalah kunci untuk terus meningkatkan kualitas. Kami tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Sugeng.
“Sinergi dan kolaborasi adalah pondasi utama kami untuk terus memberikan pelayanan prima,” imbuhnya.
Ditegaskan Sugeng, layanan yang bersih dari tindak pidana KKN, no gratifikasi dan bersih bebas melayani tanpa biaya (Rp.0) merupakan komitmen nyata yang telah lama dijalankan Direktorat Jenderal Perbendaharan dan di KPPN Banyuwangi.
Setiap sesi berjalan interaktif, tim narasumber KPPN Banyuwangi memaparkan berbagai jenis layanan dan inovasi peningkatan layanan yang telah dilakukan, mulai dari sistem pembayaran gaji yang semakin cepat, kemudahan dalam pengajuan surat perintah membayar (SPM), hingga digitalisasi layanan yang meminimalkan tatap muka.
Beberapa inovasi layanan KPPN Banyuwangi seperti Kecaruk sulung, Takon Paran, Monalisa Digandrungi, Buletin Isun Wangi dan Kopdar (Kotak Pengaduan Daring) juga turut disampaikan.
Dalam kesempatan ini, KPPN Banyuwangi juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja mitra yang telah berhasil mencapai target pelaksanaan anggaran dan kategori-kategori lainnya dalam mendukung optimalisasi penyerapan anggaran.
Sebagai kantor vertikal kementerian keuangan yang melaksanakan fungsi bendahara umum negara di daerah, KPPN Banyuwangi hingga tanggal 25 Agustus 2025 telah menyalurkan pembiayaan anggaran belanja negara sehingga terealisasi sebesar Rp. 317,85 miliar untuk belanja pegawai, Rp. 123,24 miliar belanja barang dan Rp.7,91 miliar belanja modal.
Untuk realisasi dana transfer ke daerah berupa Dana Transfer Umum Rp.1,056 triliun atau 61,08% dari pagu, Dana Transfer Khusus Rp.341,404 miliar atau 50,83% dari pagu, Dana Desa dan Insentif Fiksal 186,259 miliar atau 68,54% dari pagu.
Sugeng menyebut, Forum Konsultasi Publik ini menjadi bukti nyata bahwa KPPN berkomitmen untuk melayani dengan hati, membuka diri terhadap kritik, dan merangkul kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola perbendaharaan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah langkah maju yang membangun kepercayaan dan memantapkan peran KPPN Banyuwangi sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara di daerah,” pungkasnya.(nng)
