Sepanjang 2024, KPPU Surabaya Terima 18 Laporan Praktik Monopoli & Kemitraan

SURABAYA | bidik.news – Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya mencatat berbagai pencapaian signifikan sepanjang tahun 2024. Fokus kegiatan meliputi penegakan hukum, kajian strategis dalam isu persaingan usaha, advokasi kebijakan, serta pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dengan mitra pemerintah dan akademisi.

Upaya ini untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat di wilayah kerja Jatim, Bali, dan NTB. Dendy R. Sutrisno, Kepala Kanwil IV KPPU memaparkan hasil capaian bidang penegakan hukum serta bidang kajian dan advokasi selama tahun 2024.

Dijelaskannya, KPPU Kanwil IV Surabaya menangani 18 laporan masyarakat sepanjang tahun 2024. Sebanyak 17 laporan terkait dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta 1 laporan mengenai pelanggaran UU No.20/2008 tentang Kemitraan.

“Sebaran laporan ini menunjukkan mayoritas berasal dari Jatim (9 laporan), disusul oleh tingkat nasional (4 laporan), Bali (2 laporan), NTB (2 laporan), dan DIY Yogyakarta (1 laporan)”, ujar Dendy, Senin (30/12/2024).

Dalam Bidang Kajian dan Advokasi, pada tahun 2024 Kanwil IV telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Bali terkait dengan Pergub Bali No.22/2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan dalam Jasa Kontruksi di Bali.

Selain meninjau kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi mengganggu iklim usaha yang sehat, Kanwil IV mengkaji berbagai isu sesuai dengan fokus KPPU (pangan, energi dan ekonomi digital).

Pada sektor pangan dilakukan kajian terhadap komoditas pangan di wilayah kerja, misalnya bawang putih, beras, minyak goreng, bawang merah, cabe dan LPG 3 kg. Terhadap sektor energi dilakukan kajian terhadap industri gas bumi dan jaringan pipa gas serta situasi energi di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus.

Di sektor ekonomi digital yang telah dilakukan Kanwil IV antara lain mengkaji potensi monopoli pada jasa menara telekomunikasi, serta potensi abuse of dominant position pada ekonomi digital seperti transportasi online.

Ridho Jusmadi, Komisioner KPPU Periode 2024 – 2029 menekankan adanya komitmen KPPU pada berbagai aspek, utamanya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu bagaimana ada efisiensi, menekan kebocoran anggaran, melalui upaya KPPU membongkar praktik persekongkolan tender dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah.

“Bahkan baru-baru ini, KPPU telah mengungkap praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Kami akan lebih memberi atensi terhadap potensi persekongkolan tender yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) utamanya setelah kepala daerah terpilih menjabat”, ungkap Rhido.

Dalam mendukung efisiensi anggaran negara, KPPU mendorong pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) sebagai pengganti subsidi elpiji 3 kg. Jargas tidak hanya lebih efisien dan murah, tetapi juga memberikan ruang keterlibatan swasta secara signifikan.

Dikaitkan dengan program 3 juta rumah bagi rakyat, KPPU memberikan saran strategis kepada pemerintah agar program dimaksud dapat disinergikan dengan jaringan gas bumi, sebagai langkah untuk mengurangi beban subsidi elpiji 3 kg sekaligus mendorong efisiensi anggaran negara pada sektor energi.

Menurut Rhido, sektor energi dipandang masih menjadi sektor dengan indeks persaingan usaha yang rendah, menunjukkan sektor ini hanya ada sedikit pelaku usaha (terkonsentrasi pada sedikit pelaku usaha) serta hambatan berusaha yang masih tinggi.

“Prioritas lain seperti turunnya tarif jasa penerbangan udara (tiket pesawat terbang) agar bisa sesuai dengan hasil saran dari KPPU dimana tarif jasa penerbangan udara bisa turun lebih banyak dibanding saat periode libur Natal dan Tahun Baru ini, karena menurut KPPU tarif bisa lebih ditekan apabila harga avtur pesawat terbang bisa lebih murah.

“Menurut kami, tarif jasa penerbangan udara punya potensi lebih terjangkau apabila saran KPPU dijalankan Pemerintah, serta mewaspadai adanya kenaikan kembali akan tarif penerbangan udara jelang Idul Fitri tahun 2025”, jelas Rhido.

Rhido melanjutkan pada prioritas pemerintah berikutnya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), KPPU mendorong melalui pengawasan kemitraan yang menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan berkelanjutan antara pelaku usaha besar dan kecil tanpa eksploitasi.

“Mencegah eksploitasi mitra usaha mikro, kecil ini menjadi kunci pengawasan oleh KPPU”, ujarnya.

Di tahun 2024 ini KPPU juga telah memberikan saran kepada pemerintah terkait dengan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

“Sehingga KPPU ingin memastikan sinergi BUMN tidak hanya terbatas pada BUMN, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha swasta lain khususnya pelaku usaha kecil dan menengah”, pungkas Rhido.