BANGKALAN | BIDIK.NEWS – Plt. Bupati Bangkalan, Drs.Mohni, MM, membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 di Aula Diponegoro, pada Kamis (2/3/2023).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Bangkalan menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.
“Maksud diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024. Forum ini juga sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan. Karena itu, kami berharap masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan 32 rancangan RKPD,” ujar Plt Bupati.
Plt. Bupati Bangkalan menjelaskan bahwa dalam penyusunan RPD ini tidak terlepas dari RPJPD Tahun 2005-2025 yang memiliki visi, “Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani”.
Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah merumuskan ke dalam 4 Misi RPJPD, yakni :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
3. Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah; dan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan untuk tema RKPD kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi”.
Pengambilan tema tersebut selain didasarkan dengan isu-isu strategis juga disesuaikan arah pembangunan secara Nasional dan Provinsi Jawa Timur.
“Berdasarakan berbagai isu strategis ada beberapa tujuan pembangunan prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, yakni meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; Menurunkan angka kemiskinan; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” lanjut. (Clis)
