SURABAYA l bidik.news– Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan ( Dapil ) Jember dan Lumajang, Eko Yunianto, menaruh perhatian serius terhadap kerawanan kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ia mendesak adanya langkah konkret dari berbagai instansi terkait untuk mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat di atas ego sektoral.
Saat ini, pihak PJKA diketahui tengah melakukan pemetaan titik-titik perlintasan. Namun, sembari menunggu proses pemetaan tersebut rampung, Eko mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra saat melintasi jalur kereta api yang belum dilengkapi fasilitas pengamanan.
“Harapan saya, karena saat ini sedang proses pemetaan, masyarakat harus lebih berhati-hati lagi. Terutama untuk PJKA, kami meminta agar segera mewadahi fasilitas keselamatan tersebut. Bagaimanapun caranya, keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegas Eko Yunianto pada Selasa ( 5/5/2026 ).
Pelepasan Aset Pemprov Jatim demi Keselamatan
Salah satu poin krusial yang disoroti Eko adalah persoalan administratif lahan yang seringkali menjadi kendala pembangunan pos atau palang pintu.
Anggota Komisi A ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak ragu untuk melepas atau menghibahkan aset tanahnya jika lokasi tersebut merupakan akses utama keluar-masuk masyarakat yang melintasi rel.
“Untuk Pemprov Jatim , jika memang ada wilayah atau tanahnya yang notabene menjadi tempat keluar-masuknya masyarakat di lintasan kereta, kami harap segera berkoordinasi.
Jika perlu, segera lepaskan aset atau hibahkan kepada PJKA agar fasilitas keselamatan bisa segera dibangun. Keselamatan jauh lebih penting,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti seringnya terjadi tumpang tindih kewenangan atau “ego sektoral” antar-tingkatan pemerintah yang menghambat solusi di lapangan.
Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan dan pusat atau PJKA tidak saling lempar tanggung jawab atau terjebak dalam perselisihan yang tidak produktif (eker-ekeran).
“Jangan sampai ada ‘egosektoral’. Pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, dan PJKA harus saling bersinergi dan menyadari peran masing-masing. Menurut hemat saya, segera bersinergi demi keselamatan masyarakat.
Transportasi penting agar bisa berjalan lancar, namun masyarakat juga harus terlindungi agar kecelakaan tidak terus berulang,” terangnya.
” Saya berharap koordinasi cepat ini dapat segera membuahkan hasil nyata di lapangan, mengingat tingginya risiko kecelakaan di wilayah-wilayah perlintasan sebidang yang selama ini tidak terjaga ” , tutupnya.( Rofik )
