PASURUAN I bidik.news – Pejabat (Pj) Bupati Pasuruan Andriyanto mendapat kesempatan membacakan nota LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati tahun 2023, pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin siang (26/02/2024) bertempat di gedung Dewan setempat, Jalan Raya Raci Pasuruan.
Kegiatan Paripurna ini dilakukan setelah sekian vakum karena disibukkan dengan agenda Pemilu 2024. Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD, HM Sudiono Fauzan, dilanjutkan penyampaian LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
Penyampaian LKPJ ini merupakan kesempatan pertama bagi Andriyanto selaku Penjabat Bupati Pasuruan. Yakni menyampaikan hasil kinerja dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan Tahun 2023.
Sebagai pengantar LKPJ, Andriyanto menyampaikan dalam tiga bagian, yaitu pertama kondisi makro daerah. Kedua, ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 dan ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023.
Pada bagian pertama, kondisi makro daerah tahun 2023 mengalami Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2023 sampai dengan saat ini mengalami pertumbuhan yang lumayan baik. Dan, mengacu pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, kondisi makro ini mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen.
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan. IPM diukur berdasarkan tiga unsur, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2021 – 2023 berturut-turut yaitu: 68,93, 69,68 dan 70,29. Peningkatan IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar 0,87 persen.
Sedang berdasarkan tiga komponen pembentuk IPM, pada tahun 2023 komponen kesehatan (umur harapan hidup) mengalami kenaikan 0,37 persen dari 70,55 persen pada tahun 2022 menjadi 70,8 pada tahun 2023.
Untuk komponen pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan 0,27 persen dari 7,42 persen pada tahun 2022 dan 7,44 persen pada tahun 2023, sedangkan harapan lama mencapai 12,77 persen pada tahun 2023.
Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari 0,325 pada Tahun 2022 menjadi 0,367 pada Tahun 2023. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, yaitu dari 8,96 persen pada Tahun 2022 menjadi 9,24 persen pada Tahun 2023.
“Namun angka kemiskinan tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan masih dibawah angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 10,35 persen Tahun 2023,” ujar Andriyanto dalam nota pengantarnya.
Kemudian, Pj Bupati juga menyampaikan ringkasan realisasi APBD tahun 2023. Meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 3,6 triliun atau tepatnya Rp 3.658.922.547.419,46. Tercapai 98,35 persen dari target pendapatan yang ditetapkan.
Kemudian, realisasi Belanja Daerah tahun 2023 tercapai Rp 3,7 triliun atau tepatnya Rp 3.733.513.101.278,00. Dengan kata lain terserap 93,53 persen. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
Setelah nota pengantar LKPJ Bupati 2023 dilaporkan dihadapan sidang Paripurna DPRD kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pimpinan sidang Ketua Dewan setempat menutupnya dengan harapan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan kedepannya bertambah baik. (rusdi)
