Dengan demikian, Politisi Partai Demokrat tersebut berharap, tugas yang diemban oleh Pemprov Jatim dapat menjadi lebih ringan. Utamanya terkait masalah pembinaan atau bantuan anggaran untuk pemberdayaan ormas.
“Karena kita mengingat juga Jawa Timur ini ada 38 kabupaten dan kota. Sehingga kita tidak berat di provinsi, kita bagi tugas kepada kabupaten dan kota,” ucapnya.
Bayu Airlangga bilang, bahwa terkait pemberdayaan ormas, sebetulnya juga hal ini berkaitan dengan besaran anggaran yang tersedia. Sebab, tentu tidak mungkin pemprov mewadahi seluruh ormas di Jatim dengan melihat jumlah anggaran yang tersedia.
“Selama anggaran kita mewadahi, kita tidak pilih-pilih. Maka kembali lagi kita utamakan bagi yang mengusulkan (bantuan) ke provinsi, perlu adanya cabang. Sehingga kita tidak berat juga karena mengacu kepada anggaran,” terang Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim.
Terlebih lagi, Bayu Airlangga mengakui, jika besaran anggaran pemprov tidak sebanding dengan jumlah ormas yang ada di Jatim. Makanya adanya Perda tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran itu tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Anggaran dibanding jumlah ormas di Jawa Timur sangat tidak sebanding sebetulnya. Maka perlu adanya kualifikasi yang bagus dan jelas. Sehingga (anggaran itu) bermanfaat betul bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Bayu Airlangga menyatakan, bahwa Perda tersebut bukanlah bertujuan untuk membeda-bedakan ormas di Jatim. Namun lebih kepada identifikasi struktur dan keseriusan organisasi yang mereka miliki.
“Maka dari itu kita seleksi melalui bagaimana kita bisa detail melihat struktur mereka, melihat keseriusan mereka membuat cabang-cabangnya melalui struktur organisasi yang mereka punya. Kita lebih mengidentifikasi ke dalam situ,” tandasnya.( rofik)












