P-APBD Jatim 2026, Fraksi PDIP Minta Anggaran Diukur dari Dampaknya bagi Rakyat

SURABAYA l bidik.news – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak berhenti pada persoalan besarnya anggaran dan tingkat serapan. Ukuran keberhasilan anggaran harus dilihat dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Diana AV Sasa saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).

Menurut Diana, capaian ekonomi makro Jawa Timur memang patut diapresiasi. Pada Semester I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan juga turun dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen.

Namun, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. “APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” tegas Diana.

Dalam P-APBD 2026, Pendapatan Daerah naik sekitar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Sementara Belanja Daerah meningkat jauh lebih besar, sekitar Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun.

Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian khusus terhadap target oendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp17,64 triliun. Angka tersebut masih sekitar 4,4 persen lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun.

Karena itu, Fraksi meminta Pemprov Jatim menjelaskan dasar penetapan target tersebut. Apakah merupakan bentuk kehati-hatian dalam perencanaan atau masih ada potensi pendapatan yang belum dioptimalkan.

Fraksi mendukung peningkatan PAD melalui digitalisasi, perbaikan tata kelola, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Namun, optimalisasi pendapatan tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. “Meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat,” ujar Diana.

Belanja Modal Naik, Jangan Sekadar Mengejar Serapan
Perhatian Fraksi PDIP juga diarahkan pada peningkatan Belanja Modal. Dalam P-APBD 2026, alokasinya meningkat dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun.

Salah satu kenaikan terbesar terjadi pada anggaran Jalan, Jaringan dan Irigasi yang melonjak dari sekitar Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar.

Namun, Fraksi mencatat realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Bahkan, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru mencapai 3,85 persen.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.

Diana menegaskan percepatan realisasi anggaran memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas.

“Percepatan memang diperlukan. Tetapi cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa. Jangan sampai mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK yang mencapai Rp3,38 triliun. Angka tersebut jauh di atas proyeksi awal sekitar Rp925,91 miliar.

Menurut Diana, selisih yang cukup besar tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pemanfaatan SiLPA sebagai sumber pembiayaan P-APBD tetap dimungkinkan. Namun, program yang dibiayai harus benar-benar siap dilaksanakan dan memiliki jadwal penyerapan yang terukur.

“Jangan sampai uang yang tahun lalu tidak terserap, dimasukkan kembali dalam anggaran tahun ini, lalu pada akhir tahun kembali menjadi SiLPA. Uang yang tersedia harus berubah menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Dalam P-APBD 2026, belanja fungsi pendidikan mencapai Rp9,536 triliun, kesehatan Rp6,183 triliun dan infrastruktur Rp8,277 triliun.

Karena itu, ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar input dan persentase serapan menuju output dan outcome.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan. Yang lebih penting, apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan. Apakah sekolah semakin baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan infrastruktur benar-benar memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Fraksi juga meminta percepatan penyaluran Bantuan Sosial sebesar Rp180,67 miliar dan Bantuan Keuangan agar benar-benar diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penyelesaian komponen Tunjangan Profesi Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sekitar Rp274,57 miliar bagi guru yang memenuhi persyaratan.

Menurut Fraksi, persoalan tersebut bukan semata urusan administrasi anggaran, tetapi menyangkut hak guru yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Fraksi juga mendukung catatan dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Jatim serta meminta Pemprov menindaklanjutinya secara konsisten dan terukur.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah.

Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah jalan menjadi lebih baik, sekolah semakin layak, layanan kesehatan semakin mudah, bantuan sampai tepat waktu, dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera.

“Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, bantuan yang sampai tepat waktu, serta kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,” pungkas Diana. ( Rofik )