SURABAYA l bidik.news– Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menilai kinerja fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun anggaran 2025 cukup kuat, namun menegaskan bahwa capaian tersebut harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, dr. Benjamin Kristianto MARS dalam rapat paripurna DPRD Jatim terkait pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur 2025, Rabu (09/04/2026).
Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, sementara belanja daerah sebesar Rp31,20 triliun atau 93,82 persen. Pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang 61,71 persen dengan realisasi Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target.
“Namun ukuran utama tidak berhenti pada tingginya realisasi, melainkan pada seberapa jauh capaian fiskal itu benar-benar dirasakan rakyat,” ujar dr. benjamin.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen perlu dilihat dari kualitasnya, termasuk sejauh mana mampu memperluas pekerjaan formal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen dinilai sebagai capaian positif. Namun, fraksi ini mengingatkan masih tingginya kerentanan ekonomi masyarakat yang berpotensi kembali jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
Pada aspek ketimpangan, Fraksi Gerindra mencatat rasio Gini sebesar 0,359 yang menunjukkan tren perbaikan.
Meski demikian, pemerataan pembangunan antardaerah dinilai belum sepenuhnya merata, terutama dalam akses layanan dasar dan peluang ekonomi.
Fraksi ini juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,13. Capaian tersebut dinilai perlu diiringi peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, serta keterkaitan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Di sektor ketenagakerjaan, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,71 persen dinilai belum cukup, karena belum menjamin peningkatan kualitas pekerjaan yang layak dan formal.
“Oleh sebab itu, kami meminta penjelasan Saudara Gubernur: bagaimana pemerintah memastikan bahwa penurunan pengangguran ini benar-benar diikuti oleh bertambahnya pekerjaan formal, layak, dan sesuai kebutuhan industri?” tanyanya.
Sementara pada sektor lingkungan, Fraksi Gerindra menyoroti kualitas udara yang belum memenuhi target, serta masih tingginya kejadian bencana sepanjang 2025 yang mencapai 351 kejadian dengan dampak signifikan terhadap masyarakat.
Dalam hal investasi, realisasi sebesar Rp147,7 triliun dinilai perlu diarahkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Fraksi Gerindra juga memberi perhatian pada reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan integritas pemerintahan.
Menurut mereka, capaian indeks harus diikuti dengan perbaikan nyata dalam kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
Secara keseluruhan, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa LKPJ 2025 memuat berbagai capaian yang patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjadi alasan berpuas diri.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya laporan bahwa pemerintah telah bekerja, melainkan bukti bahwa hasil kerja itu benar-benar terasa, adil, dan membawa manfaat,” pungkasnya. ( Rofik )
BANYUWANGI | bidik.news - Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (CKPP) Banyuwangi terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait...
