SURABAYA l bidik.news – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pusat yang dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi tidak boleh hanya berdiam diri.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra Aufa Zhafiri dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Atas Nota Keuangan Oleh Gubernur Atas Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meskipun akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Tetapi berdasarkan data faktual yang kami miliki, terdapat beberapa dapur MBG di daerah-daerah lain yang justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov,” ujar Aufa.
Menurutnya, dari perspektif sosiologis, program ini memiliki multiplier effect yang sangat besar: membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi di desa-desa, hingga memperkuat relasi sosial masyarakat pada level akar rumput. Dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026, yang nilainya dua kali lebih besar dari PAD Jawa Timur.
“Maka jelas manfaatnya sangat nyata. Pertanyaan kami, mengapa dalam RAPBD 2026 tidak tampak dukungan Pemprov untuk menyiapkan infrastruktur sosial, ekonomi, maupun dukungan kelembagaan bagi program tersebut?,” terangnya.
Usai paripurna, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut ada sekitar 920an dapur MBG yang sudah beroperasi, sedangkan 2100 yang sedang dipantau progresnya. “Apabila progresnya lambat maka dilakukan roll back,” katanya.
Emil menegaskan kalau MBG adalah program strategis dan sangat besar. “Jadi kami semua bekerja, gubernur bekerja, jadi ada masukan apa peran Pemprov, apa dukungan anggaran? hari ini Kepala Dinas Kesehatan mengikuti rapat virtual dengan Kemendagri dan seluruh kepala dinas kesehatan untuk membahas bagaimana positioning pemerintah daerah. Tapi kalau banyak pintu komunikasi khawatirnya simpang siur informasinya. Jadi kami bekerja dengan BGN, tapi mohon dimaklumi kalau informasi tentang MBG satu pintu,” pungkasnya. ( Rofik )
