SIDOARJO l bidik news – Membahas Raperda tentang BUMD Jawa Timur, Komisi C DPRD Jawa Timur bidang keuangan menghadirkan Biro Hukum dan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur dalam acara dengar pendapat di Sidoarjo pada Jumat, 14 Maret 2025.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati yang memimpin dengar pendapat tersebut menyampaikan fungsi Dewan sebagai pengawas tidak diberi kesempatan dalam penentuan susunan di reksi BUMD di Jawa Timur . Selama ini susunan direksi BUMD ditentukan perangkat daerah dan Gubernur.
“Kita ( DPRD Jatim ) fungsinya sebagai pengawasan yang memiliki kekuatan ( power) mendukung fungsi pengawasan untuk menarget BUMD tersebut, jadi tidak sekedar memberikan rekomendasi tapi punya daya merubah atau mengoreksi. Kalau direksinya tidak melibatkan DPRD Jatim dalam kepengurusan susunan, maka BUMD sebagai penyumbang PAD tidak bisa di maksimalkan,” terang Lilik usai dengar pendapat dengan Biro Hukum dan Biro Perekonomian Pemprov Jatim.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini berjanji akan menyampaikan poin- poin penting tersebut kepada pimpinan Komisi C terkait supaya Dewan di libatkan dalam penentuan susunan para direksi di Jajaran BUMD.
“Kebetulan Pimpinan Komisi C tidak hadir karena ada keperluan yang tidak bisa di tinggalkan , maka akan saya sampaikan karena poin melibatkan dewan dalam susunan ke pengurusan direksi sangat penting agar dewan bisa menekan BUMD untuk menyumbang PAD maksimal,” terang Lilik asal Dapil Metropolis Surabaya.
Senada anggota Komisi C lainnya Mirza Ananta asal Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, mengatakan untuk mengawasi lebih ketat terhadap BUMD, terutama pada BUMD yang tidak bisa memberrikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi Jawa Timur kehilangan PAD hampir Rp 4 triliun yang berasal dari bantuan pemerintahan pusat.
Selama ini DPRD Jatim tidak pernah dilibatkan dalam proses dan mekanisme usulan jajaran direksi dalam perusahaan daerah.
“Proses penentuan jajaran direksi BUMD dewan tidak dilibatkan, namun ketika ada persoalan DPRD selalu diajak pembahasan,” sebutnya.
Sementara itu Multazamudz Dzikri dari Fraksi PKB mempertanyakan, sesuai rujukan peraturan pemerintah (PP) apakah sudah sinkron dengan peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub).
“Sebagai payung hukumnya seperti apa. Sehingga DPRD tidak bisa masuk terlalu dalam usulan revisi raperda. Seperti keterlibatan masuk dalam pembahasan jajaran komisaris dan direksi BUMD. Komisi C terlibat dalam seleksi dalam jajaran direksi dan komisaris. Namun dalam nomenklatur tidak memungkinkan,” katanya.
Kedepan lanjut Multazamudz Dzikri, dalam proses seleksi direksi BUMD diperlukan semua terlibat. DPRD Jatim sebagai wakil rakyat juga dilibatkan dalam proses seleksi direksi.
“Selain ada tim independen dalam seleksi komisaris atau direksi, maka DPRD juga dilibatkkan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kinerja sebagai wakil rakyat,” sebut politisi muda asal PKB ini.
Dalam pelaksanaanya, peran DPRD tidak dilibatkan maksimal. Padahal bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat adalah pengawasan.
“Dewan harus berperan dalam pengawasan. Pekerjaan rumah (PR) DPRD adalah terlibat menyeluruh agar PAD BUMD bisa diberikan ke Pemprov Jatim lebih maksimal,” pungkasnya. ( Rofik )











