• Beranda
  • CARRIER
  • DISCLAIMER
  • Dukungan
  • Home 1
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6
  • Kantor Bidik
  • kantor Depan bidik
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tarif Iklan Cetak
  • Tarif Iklan Online
  • TENTANG KAMI
  • Terms of Service
Bidik.news
Baner Iklan
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
    • BANYUWANGI
    • GRESIK
    • JEMBER
    • KEDIRI
    • KOTA BATU
    • LAMONGAN
    • MADIUN
    • MAGETAN
    • MALANG
    • MOJOKERTO
    • NGAWI
    • PACITAN
    • PAMEKASAN
    • PASURUAN
    • SAMPANG
    • SIDOARJO
    • SITUBONDO
    • SUMENEP
    • TRENGGALEK
    • TUBAN
    • TULUNGAGUNG
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
    • EKONOMI
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM
No Result
View All Result
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
    • BANYUWANGI
    • GRESIK
    • JEMBER
    • KEDIRI
    • KOTA BATU
    • LAMONGAN
    • MADIUN
    • MAGETAN
    • MALANG
    • MOJOKERTO
    • NGAWI
    • PACITAN
    • PAMEKASAN
    • PASURUAN
    • SAMPANG
    • SIDOARJO
    • SITUBONDO
    • SUMENEP
    • TRENGGALEK
    • TUBAN
    • TULUNGAGUNG
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
    • EKONOMI
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM
No Result
View All Result
Bidik.news
No Result
View All Result
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Desak UMK 2027 Lebih Layak

Rofik hardian by Rofik hardian
6 hours ago
in JAWA TIMUR
Reading Time: 2 mins read
0
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Reni Pramana

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Reni Pramana

SURABAYA l bidik.news – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada buruh. Selain memperhatikan kebutuhan hidup layak, kebijakan pengupahan juga harus mampu mengurangi kesenjangan upah antardaerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan penetapan UMK 2027 harus menjadi momentum memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan jutaan pekerja di Jawa Timur.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan penyesuaian nominal gaji. Lebih dari itu, upah minimum harus mampu menjamin pekerja dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya,” tegas Renny, Minggu (22/11/26).

Ia menilai kebutuhan hidup layak harus menjadi pertimbangan substantif dalam penetapan UMK 2027, bukan sekadar pelengkap dalam proses penghitungan upah.

Apalagi, tekanan biaya hidup terus meningkat, mulai dari harga bahan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan hingga kesehatan. Kondisi tersebut membuat pekerja membutuhkan penyesuaian upah yang mampu menjaga daya beli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan orang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga mereka, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.

Renny juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan pekerja. Padahal, sejumlah kabupaten/kota mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sepanjang 2025.

Di antaranya Kabupaten Pacitan sebesar 6,35 persen, Kabupaten Malang 5,92 persen, Tulungagung 5,75 persen, Banyuwangi 5,65 persen, Kabupaten Pasuruan 5,66 persen, dan Sidoarjo 5,63 persen.

Sementara itu, Tuban mencatat pertumbuhan 4,23 persen, Bangkalan 4,53 persen, dan Gresik 4,91 persen.

“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka statistik atau kebanggaan pemerintah daerah. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan,” tandasnya.

Menurut Bendahara DPD PDIP Jatim ini, pemerintah perlu memastikan formula penyesuaian upah tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Selain persoalan daya beli, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga menyoroti kesenjangan besaran UMK antardaerah yang masih cukup tinggi.

Renny menyebut karakteristik ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur memang berbeda. Kawasan industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto memiliki struktur ekonomi serta aktivitas industri yang berbeda dibandingkan daerah yang lebih banyak mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro.

Namun, perbedaan karakteristik ekonomi tersebut jangan sampai membuat kesenjangan kesejahteraan pekerja semakin melebar.
Sebagai gambaran, UMK 2026 Kota Surabaya mencapai Rp5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo hanya Rp2.483.962. Terdapat selisih sekitar Rp2,8 juta antara kedua daerah tersebut.

“Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, kenaikan upah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

“Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Jawa Timur,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini. ( Rofik )

Related Posts:

  • WhatsApp Image 2024-12-04 at 15.53.44
    Komisi E DPRD Jatim Dukung Pusat Tetapkan UMP 6,5 Persen
  • DEMO
    Desak Revisi UMP 2022, Ratusan Buruh Wadul DPRD Jatim
  • jatim
    Dewan Jatim Minta Gubernur Cuekin SE Menaker 2020
  • khof
    Gubernur Khofifah Tetapkan UMK 38 Kabupaten/Kota,…
  • suwandi firdaus
    Kenaikan UMP, Diharap Bupati dan Walikota se Jatim…
  • WhatsApp Image 2026-02-17 at 16.13.27
    Fraksi PDIP DPRD Jatim Awasi Penonaktifan PBI JK,…
Previous Post

Naik Gojek ke Forum PKB, Tangis Miftahul Akhyar Pecah Didikusi Sosialisme Islam

Rofik hardian

Rofik hardian

RelatedPosts

Naik Gojek ke Forum PKB, Tangis Miftahul Akhyar Pecah Didikusi Sosialisme Islam
JAWA TIMUR

Naik Gojek ke Forum PKB, Tangis Miftahul Akhyar Pecah Didikusi Sosialisme Islam

by Rofik hardian
22/11/2026
0

SURABAYA l bidik.news – Suasana emosional mewarnai diskusi Sosialisme Islam yang digelar DPW PKB Jawa Timur di Amphiteater Universitas Islam...

Read moreDetails
Serap Aspirasi Warga, Komisi E DPRD Jatim Dr.Benjamin Desak Evaluasi Tarif INA-CBGs BPJS Kelas 3

Serap Aspirasi Warga, Komisi E DPRD Jatim Dr.Benjamin Desak Evaluasi Tarif INA-CBGs BPJS Kelas 3

22/11/2026
Gandeng PT Smelting, KWGe Hadirkan Noe Letto Bahas Pengaruh AI dalam Dunia Jurnalistik

Gandeng PT Smelting, KWGe Hadirkan Noe Letto Bahas Pengaruh AI dalam Dunia Jurnalistik

22/11/2026

PGRI Kabupaten Gresik Mengucapkan, Selamat Hari Persatuan Guru Republik Indonesia ke-81 “Solidaritas Guru Berkualitas Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat”

22/11/2026

SIG Siapkan Buyback Saham Rp250 Miliar, Optimistis Prospek Industri Semen Terus Membaik

22/11/2026

SIG Berdayakan Lima Perempuan Lansia di Aceh, Kembangkan Peternakan Ayam Kampung Berpenghasilan Rp3 Juta per Bulan

22/11/2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bidik.news

Bekerja dengan Mata Hati

Follow Us

Recent News

Naik Gojek ke Forum PKB, Tangis Miftahul Akhyar Pecah Didikusi Sosialisme Islam

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Desak UMK 2027 Lebih Layak

22/11/2026
Naik Gojek ke Forum PKB, Tangis Miftahul Akhyar Pecah Didikusi Sosialisme Islam

Naik Gojek ke Forum PKB, Tangis Miftahul Akhyar Pecah Didikusi Sosialisme Islam

22/11/2026
  • TENTANG KAMI
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Terms of Service
  • Kebijakan Privacy
  • DISCLAIMER
  • CARRIER
  • Tarif Iklan Online
  • Tarif Iklan Cetak
  • Dukungan

© 2025 PT Pulitzer Indonesia Media-IT Bidiknews.

No Result
View All Result
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
    • BANYUWANGI
    • GRESIK
    • JEMBER
    • KEDIRI
    • KOTA BATU
    • LAMONGAN
    • MADIUN
    • MAGETAN
    • MALANG
    • MOJOKERTO
    • NGAWI
    • PACITAN
    • PAMEKASAN
    • PASURUAN
    • SAMPANG
    • SIDOARJO
    • SITUBONDO
    • SUMENEP
    • TRENGGALEK
    • TUBAN
    • TULUNGAGUNG
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
    • EKONOMI
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM

© 2025 PT Pulitzer Indonesia Media-IT Bidiknews.