SIDOARJOl bidik.news – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Benjamin Kristianto, MARS, mendesak BPJS Kesehatan mengevaluasi ulang besaran tarif klaim Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs), khususnya bagi peserta kelas 3 serta rumah sakit tipe C dan D di daerah. Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga dalam kegiatan serap aspirasi terkait layanan rawat inap pasien BPJS Kesehatan.
Dalam aspirasi yang diterima, masyarakat mengeluhkan adanya pasien peserta BPJS kelas 3 yang diharuskan pulang atau dirujuk setelah menjalani perawatan selama tiga hingga empat hari meski kondisinya belum pulih sepenuhnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menilai persoalan tersebut dipicu oleh keterbatasan plafon anggaran klaim INA-CBGs yang tidak lagi sebanding dengan kenaikan biaya operasional medis saat ini.
Ia mengungkapkan telah berulang kali meminta Dinas Kesehatan untuk menjembatani komunikasi dengan BPJS Kesehatan agar patokan nilai pembiayaan penyakit tersebut segera disesuaikan. Menurutnya, komponen biaya pemeriksaan laboratorium hingga harga obat-obatan telah mengalami kenaikan, sementara nilai tanggungan untuk kelas 3 masih dipatok terlalu rendah dibandingkan kelas 1 dan kelas 2.
“Padahal pelayanannya sama, obatnya sama, kalau ada operasi biaya operasinya juga sama. Oleh karena itu perlu dievaluasi, jangan sampai masyarakat yang di kelas 3 nilainya terlalu rendah,” ujar dr Benjamin saat gelar reses di Balai Desa Sawo tratap beberapa hari lalu.
Benjamin menegaskan bahwa mayoritas peserta BPJS Kesehatan di Indonesia berada di segmen kelas 3 yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, alokasi anggaran INA-CBGs seharusnya lebih berpihak kepada peserta kelas 3 serta rumah sakit kecil bertipe C dan D yang menjadi tumpuan masyarakat di daerah, bukan justru lebih besar diberikan kepada rumah sakit besar bertipe A.
Sejalan dengan upaya pemerataan layanan, ia juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) yang menghapus sekat perbedaan ruang perawatan antara kelas 1, 2, dan 3. Dengan sistem tersebut, ketimpangan nilai klaim antar-kelas diharapkan tidak lagi terjadi.
Terkait fenomena pasien yang kerap dirujuk setelah tiga hingga empat hari perawatan, Benjamin menjelaskan bahwa hal itu merupakan dampak langsung dari sempitnya ruang anggaran di rumah sakit daerah.
Ketika pasien membutuhkan masa pemulihan lebih lama, rumah sakit tipe C dan D terpaksa merujuk pasien karena plafon pembiayaan yang terbatas.
“Yang perlu dievaluasi oleh BPJS adalah subsidilah pasien terbanyak di Indonesia, yaitu kelas 3 dan mereka yang berobat ke rumah sakit tipe D atau tipe C di daerah. Pemberian nilai tanggungannya jangan terbalik; mestinya diberikan lebih besar pada tipe D dan C serta kelas 3 dibandingkan kelas 2 dan 1,” Pungkasnya.( Rofik )











