MALANG | BIDIK – Tahun ini, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang tercatat banyak yang pensiun, oleh karena itu penerimaan Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan data kependudukan bagi warga kota Malang.
Sekretaris Dispendukcapil Kota Malang, Slamet Utomo menyampaikan, proses perekrutan telah dilakukan dalam berbagai tahap sejak pertengahan Desember 2017. Sejumlah 1.619 sudah mengikuti seleksi, sedangkan hanya 79 pelamar saja yang sudah diterima dan akan menjalankan kontrak sejak hari ini, Selasa (2/1).
Dari 79 tenaga yang telah diterima tersebut, 57 orang akan diletakkan di 57 kelurahan Kota Malang. Sementara sisanya bertugas sebagai arsiparis, tenaga jaringan, tenaga kebersihan, dan driver mobil keliling.
“Penerimaan sesuai dengan kebutuhan, dan mereka digaji dengan sistem kontrak sebesar Rp 2,3 juta per bulan sesuai kemampuan kami,” paparnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, rekrutmen tersebut dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan agar tak ada kekosongan hukum juga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena berdasarkan peraturan yang ada, proses pelayanan dinilai lebih cepat dan efisien ketika dilakukan dengan lebih mendekatkan diri pada masyarakat.
Pelayanan yang dilakukan di kelurahan, lanjutnya, mencakup berbagai fasilitas. Diantaranya untuk pengurusan Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Sementara untuk keterangan pindah harus dilakukan di kantor Dispendukcapil langsung.
Slamet menerangkan bahwa sebelum menjalankan tugasnya, para petugas akan dibekali dengan pelatihan khusus untuk menjalankan aplikasi kependudukan. Sehingga para pegawai TPOK ini mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menuju pelayanan prima.
Ketika ditanya mengapa terus menjalankan mekanisme TPOK dan tidak memanfaatkan staf kelurahan, Slamet menerangkan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan analisis beban kerja yang dilakukan Pemkot Malang. Di masing-masing kelurahan saat ini memerlukan jumlah SDM yang cukup, sedangkan SDM yang dimiliki saat ini tidak mencukupinya.
“Kalau dibebani lagi tugas kependudukan ini, akan keteteran. Apalagi para petugas butuh khusus yang setiap hari standby. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut kami melakukan penerimaan tenaga bantu non PNS ini,” pungkasnya. (bima)
