SURABAYA l bidik.news – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, menyoroti anjloknya ekspor Jatim sebesar 7,25 persen di tengah lonjakan impor 15,51 persen sepanjang Januari-September 2026.
Kondisi yang memicu defisit perdagangan hingga 3,63 miliar dolar AS itu dikhawatirkan berdampak terhadap 4,58 juta UMKM serta mengancam keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.
Eddy yang juga anggota Komisi B ini menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
“Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan,” ungkapnya, Selasa (10/11/26).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jatim selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, nilai impor meningkat dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Ketimpangan tersebut membuat neraca perdagangan Jatim mengalami defisit sebesar 3,63 miliar dolar AS.
Eddy mengingatkan, dampak penurunan ekspor tidak hanya dirasakan perusahaan besar yang berorientasi pada pasar internasional. Pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri juga berpotensi terkena imbasnya.
Terlebih, Jawa Timur memiliki potensi sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian berdasarkan data SIDT-UMKM Kementerian UMKM 2025.
“Jumlah tersebut merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga agar tidak ikut tertekan akibat melemahnya aktivitas perdagangan,” jelas Eddy.
Penurunan permintaan ekspor, lanjutnya, dapat mendorong perusahaan mengurangi kapasitas produksi maupun pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi ini berisiko menekan omzet UMKM, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan.
“Dampak berikutnya adalah potensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian produksi oleh industri berorientasi ekspor bisa berpengaruh terhadap pendapatan buruh dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut,” terangnya.
Karena itu, Eddy mendorong Pemprov Jatim tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka ekspor. Pemerintah juga harus memperkuat pasar domestik, melindungi industri lokal, dan memperluas akses pemasaran produk UMKM.
Salah satu strategi yang perlu dimaksimalkan adalah perdagangan antarpulau. Pasar domestik dinilai bisa menjadi penyangga ketika permintaan internasional melemah.
“Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, makanan olahan, kerajinan, hingga industri kecil. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan,” katanya.
Eddy juga menyoroti pelaksanaan misi dagang antardaerah yang selama ini menjadi salah satu program andalan Pemprov Jatim. Menurutnya, keberhasilan misi dagang tidak cukup diukur dari besarnya nilai komitmen transaksi, tetapi harus dibuktikan dengan realisasi pembelian dan keberlanjutan kerja sama.
Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang Jatim telah dilaksanakan sebanyak 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun.
“Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil,” tegas Eddy.
Selain memperluas pasar, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Petani dan nelayan jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk.
Hasil perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, makanan beku, hingga produk siap saji. Begitu pula hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah menjadi produk kemasan dengan nilai jual lebih tinggi.
“Di sisi lain, kenaikan impor juga perlu dicermati. Kami mendorong Pemprov Jatim memetakan jenis barang impor, terutama bahan baku yang sebenarnya berpotensi diproduksi di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur,” katanya.
Penguatan industri pemasok lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, upaya tersebut harus dibarengi peningkatan teknologi produksi, kualitas produk, dan akses pembiayaan agar UMKM mampu masuk ke rantai pasok industri besar.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong sinergi Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, kemasan, hingga promosi juga harus diperkuat.
Melalui fungsi pengawasan, Eddy mendorong Komisi B DPRD Jatim meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha.
Evaluasi tersebut perlu mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.
Bagi Eddy, penurunan ekspor tidak cukup dijawab dengan memperbanyak kegiatan promosi dan pameran perdagangan. Pemerintah harus memastikan produk lokal benar-benar memiliki pasar, UMKM memperoleh kesempatan berkembang, buruh terlindungi, serta petani dan nelayan mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya.
“Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. ( Rofik )
